Pasaman Suguhkan Pemerintahan Ala Peremanisme ?

 

Pasaman.Ovumnews.com, Pemerintahan Kabupaten Pasaman, dibawah kendali bupati, H.Yusuf Lubis, SH oleh publik luas seakan sedang mempertontonkan sikap egosentris ala peremanisme. Pasalnya tercermin melalui mutasi para pejabat eselon III dan IV, dan juga para Kepala sekolah SLTP dan SLTA, yang dianggap tidak mendukungnya pada Pilkada Desember 2015 lalu, harus disapu .

Ironisnya, mayoritas pejabat pejabat yang di non jobkan, adalah orang suku minang. Dan diketahui pejabat pejabat baru diangkat menduduki posisi penting, umumnya bermarga. Inikah Pemerintahan Balas dendam ?.

Menyikapi, kebijakan yang diperlihatkan, bupati H. Yusuf Lubis, SH, adalah kebijakan “Blunder”, atau kebijakan salah kaprah, karena dapat memicu terjadinya situasi chaos antara masyarakat suku minang dan bermarga. Cara cara mutasi yang dipertontonkan oleh pemerintahan Yusuf Lubis ini, selain sadis dan banyak menabrak aturan, demikian kekhawatiran Simaomora.

Seperti halnya, egosentris yang dipertontonkan H. Yusuf Lubis, SH, pada mutasi pertama, di awal bulan September 2016 lalu, sekitar 23 pejabat eselon III dan IV, di nonjobkan, tanpa ada kesalahan yang jelas.

Kemudian, mereka yang di non jobkan tak jelas lagi posisinya. Umumnya, pejabat yang di non jobkan ini, adalah ASN dari suku minang asli Lubuk Sikaping. Mungkin, karena terlahir sebagai sosok yang pengecut, sehingga hanya bisa diam ketika diperlakukan sewenang wenang, ujar Elly warga Pasaman di perantauan Padang.

Sementara, Yusuf Lubis sebagai Bupati Pasaman, sengaja menempatkan orang orangnya pada jabatan yang strategis. Diantaranya, yang baru dilantik, yakni, Hasiolan Hutagalung menduduki jabatan Sekretaris BKD, Enceria Damanik dengan jabatan Kabag Organisasi, Antoni Nasution dengan jabatan Kabag Humas, Asari Rangkuty, Sekretaris Dinas Pendidikan, Hafnison Lubis Sekretaris Disporabudpar, Wiliam Hutabarat, Kabag Pembangunan, Tumpal Manurung, Kasubag Bagian Umum, M. Iksan Nasution, Sekretaris BPM, Amdarisma Hasibuan Sekretaris Dinas Kesehatan. Terus, sebagai atasan tertinggi pada posisi jabatan Sekda, baru saja dilantik M. Saleh Nasution, SH menduduki kursi Sekda Pemkab Pasaman.

Sementara, Mantan Kabag Humas, Budhi Hermawan, yang paling pertama di non jobkan, karena keinginannya sendiri mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kabag Humas. Hal itu dilakukannya, jauh sebelum pejabat yang dianggap pendukung pemerintahan Benny Utama dilucuti secara global. “Saya mundur hanya sekedar menunjukan loyalitas dan menjaga wibawa pidato seorang Bupati.

Karena sudah berulang kali dalam berbagai kesempatan, Bupati Yusuf Lubis mendesak agar para pejabat Pemkab Pasaman pendukung Beni Utama, Cabup kalah agar mundur, ujarnya.

Terus, dilanjutkan oleh Yutriane Yushir, yang mengundurkan diri sebagai Dirut PDAM Pasaman. Kabarnya, Ia terpaksa harus mundur dari jabatanya, lantaran tidak tahan lagi dengan tekanan bertubi-tubi dan sikap skeptis yang terus diterimanya sejak Yusuf Lubis dan Atos Pratama menjabat. Yutriane Yushir menganjukan pengunduran diri pada bulan Mei 2016 lalu.

Sedangkan pejabat yang mengajukan pengunduran diri dan lansung minta pensiun dini, adalah Dr. Hj. Hidayah, sebagai Direktur RSUD Pasaman. Hal yang sama juga diikuti Ir. Nasrun, mundur dari jabatan kepala Dinas Pertanian.

Informasi lain yang dihimpun wartawan, diketahui ada 4 orang pejabat eselon II dilingkungan Pemkab Pasaman, yang mengajukan pengunduran diri dan minta pensiunnya dipercepat, yakni, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Drs. Zulfahmi, KepalaDinas PU, Ewilda ST, Kepala Dinas Perbendaharaan Pengelolaan Keuangandan Aset Daerah (DPPKAD), Ernovialdi, SE dan Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Pasaman.

Kabarnya, mereka takut di ujung jabatannya, berurusan dengan hukum dan akhirnya menginap di balik jeruji besi, ujarnya beberapa sumber.

Ihwal yang sama juga dipertontonkan lewat mutasi para Kepala Sekolah tingkat SLTA ( SMA dan SMK ), yang bernuansa dendam politik serta menabrak aturan berlaku, yang dilakukan Pemkab Pasaman dibawah komando Yusuf Lubis ( Bupati Pasaman ). Padahal, sesuai dengan surat edaran Menteri dan Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno, no. 2.1.2/1539/Disdikbud- 2016, tertanggal 26 September 2016, telah melarang Bupati dan Walikota, untuk melakukan mutasi Kepala Sekolah tingkat SLTA.

Namun, Bupati Yusuf Lubis, tetap melakukan mutasi, guna memenuhi hasrat balas dendamnya, terhadap para Kepala Sekolah yang dianggap pendukung Benny Utama selama ini, dan menggantikannya dengan orang orang yang mendukungnya ketika Pilkada Pasaman kemaren.

Tindakan tergesa gesa, demi balas dendam yang dilakukan Pemerintahan Yusuf Lubis, berdampak buruk bagi dunia pendidikan, khususnya di Kabupaten Pasaman. Sebab, dengan adanya peralihan kewenangan SMA/SMK dari kabupaten ke provinsi, bakal berdampak buruk bagi guru atau kepala sekolah SMA/SMK, yang telah dimutasi dalam rentang April 2015 hingga Oktober 2016.

Seperti apa yang pernah dikatakan Mardi, Kepala Biro Pemerintahan Setprov Sumbar, ASN yang dimutasi ke jenjang di bawah SMA sederajat, akan kesulitan dalam penerimaan gaji tahun 2017. Status kepegawaian yang seharusnya ditangani provinsi, menjadi berpindah ke kabupaten atau kota karena proses mutasi oleh bupati dan walikota tersebut.

Makanya, Gubernur Sumbar dengan suratnya, meminta bupati dan walikota tidak melakukan mutasi. Untuk itu, bagi sejumlah kabupaten dan kota yang telah melakukan mutasi diminta mengembalikan mereka ke posisi semula, ujarnya.
Parahnya, mutasi yang dilakukan Pemkab Pasaman yang dipimpin Yusuf Lubis, bernuansa balas dendam alias dendam politik, bahkan terkesan tak manusiawi.

Mutasi yang terjadi di jajaran pemkab pasaman, terlihat sebagai ajang tindakan semena mena sang penguasa, terhadap ASN yang dianggap tidak mendukungnya ketika Pilkada. Buktinya, ada ASN yang tewas, ketika ia di non jobkan pada mutasi pertama eselon IV dan III di jajaran pemkab pasaman. Mungkin, ia tak terima perlakuan sang penguasa, karena di non jobkan, sementara ia merasa tak pernah melakukan kesalahan.

Tak salah kemudian, banyak tokoh dan pemuka masyarakat mengutuk perbuatan penzaliman tersebut. Terus, menghimbau pada para pemimpin di jajaran pemkab pasaman, jangan lagi melakukan politik jahat, yang sifatnya menzalimi bawahannya ( ASN ), karena pilkada sudah usai. Seperti yang dikatakan Surya Darma, koordinator pasaman GNPK-RI.

Menurutnya, dua kali mutasi yang dilakukan Pemkab Pasaman, memang telah melukai hati masyarakat pasaman. Betapa tidak, pada mutasi tahap I saja, ada 23 pejabat yang di non jobkan, karena dianggap pendukung rivalnya Benny Utama. Lalu, pada mutasi ke II, khusus di jajaran Dikjar pasaman, dalam pengangkatan kepala sekolah, selain menyalahi aturan juga tak berperikemanusiaan, ujarnya.( Ei)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *