Pejabat Banyak Abaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.LHKPN

 

Jakarta. Ovumnews.com—Terkait Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi; dan
3. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

SEJARAH SINGKAT LHKPN

Sebelum dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penanganan pelaporan kewajiban LHKPN dilaksanakan oleh Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN). Namun setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, maka KPKPN dibubarkan dan menjadi bagian dari bidang pencegahan KPK.

KEWAJIBAN PENYELENGGARA NEGARA TERKAIT LHKPN

Berdasarkan ketentuan di atas, maka Penyelenggara Negara berkewajiban untuk:
1. Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat;
2. Melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pension.
3. Mengumumkan harta kekayaannya.

RUANG LINGKUP PENYELENGGARA NEGARA

Adapun Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:
1. yang berlaku; dan
2. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
3. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
4. Menteri;
5. Gubernur;
6. Hakim;
7. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi: Direksi, Komisaris dan pejabat structural lainnya sesuai pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;Pimpinan Bank Indonesia;Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;Pejabat Eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;Jaksa;Penyidik;Panitera Pengadilan; dan Pemimpin dan Bendaharawa Proyek

JABATAN LAINNYA YANG JUGA DIWAJIBKAN UNTUK MENYAMPAIKAN LHKPN

Dalam rangka untuk menjaga semangat pemberantasan korupsi, maka Presiden menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan intruksi tersebut, maka Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) menerbitkan Surat Edaran Nomor: SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara NegaraTentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang juga mewajibkan jabatan-jabatan di bawah ini untuk menyampaikan LHKPN yaitu:

1. Pejabat Eselon II dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan instansi pemerintah dan atau lembaga negara;
2. Semua Kepala Kantor di lingkungan Departemen Keuangan;
3. Pemeriksa Bea dan Cukai;
4. Pemeriksa Pajak;
5. Auditor;
6. Pejabat yang mengeluarkan perijinan;
7. Pejabat/Kepala Unit Pelayanan Masyarakat; dan
8. Pejabat pembuat regulasi

Masih untuk mendukung pemberantasan korupsi, MenPAN kemudian menerbitkan kembali Surat Edaran Nomor: SE/05/M.PAN/04/2005 dengan perihal yang sama. Berdasarkan SK ini, masing-masing Pimpinan Instansi diminta untuk mengeluarkan Surat Keputusan tentang penetapan jabatan-jabatan yang rawan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di lingkungan masing-masing instansi yang diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN kepada KPK.

Selain itu, dalam rangka untuk menjalankan perintah undang-undang serta untuk menguji integritas dan tranparansi, maka Kandidat atau Calon Penyelenggara tertentu juga diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN kepada KPK, yaitu antara lain Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden serta Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah.

KELALAIAN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN LHKPN

Bagi Penyelenggara Negara yang tidak memenuhi kewajiban LHKPN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, maka berdasarkan Pasal 20 undang-undang yang sama akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait LHKPN Menpan RB Yuddy Chrisnandi bertemu dengan pimpinan KPK, untuk membahas mengenai Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Yuddy mengaku akan mendesak para pejabat eksekutif yang belum menyetor LHKP, untuk segera melaporkan harta kekayaannya ke KPK.

“Dari klarifikasi yang dijelaskan dari tingkat Kementerian saya pastikan tidak ada. Seluruh menteri-menteri kabinet kerja sudah melaporkan LHKPN yang terbaru dan update-nya. Pada dasarnya seluruh menteri ini sudah melaporkan 100 persen,” kata Yuddy di KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (18/3).
Kemudian Yuddy mengatakan untuk pejabat eksekutif eselon I atau setingkat lainnya masih kurang 30 persen. Menurutnya, hal itu adalah tanggung jawab Kemenpan RB untuk ‘memaksa’ mereka melaporkan LHKPN.

“Tapi masih ada 30 persen yang belum melakukan kewajibannya (laporkan LHKPN) itu adalah ke¬wajiban kami di Kemenpan RB untuk memaksa mereka melakukan ke¬wajibannya. Mulai apakah dari surat edar¬an atau peraturan bersama yang dapat menerapkan sanksi, bukan hanya sekadar sanksi administratif, tapi bisa juga penundaan kenaikan pangkat, penundaan promosi (jabatan) ataupun dikaitkan tun¬jangan-tunjangan kinerjanya bagi peja¬bat-pejabat eksekutif yang tidak melakukan kewajiban pelaporan harta kekayaannya,” kata Yuddy.

Sementara itu di tempat yang sama, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan secara keseluruhan untuk pejabat negara di pemerintah pusat dan pemerintah daerah ada sekitar 288.369 orang. Dari jumlah itu yang belum melapor LHKPN ada 90.317 orang.
“Pejabat negara itu banyak seperti yang saya katakan tadi pemerintah pusat ada pemda ada secara keseluruhan 288 .369 yang harus lapor dan yang belum 90.317 itu pusat dan daerah,” kata Alex.

Alex menyebut nantinya untuk mendorong ketepatan laporan LHKPN maka KPK akan mengeceknya dengan SPT pajak. Hal itu agar hasil yang didapat sinkron. “Untuk mendorong ketepatan dan kebenaran kemungkinan kita akan koordinasikan dengan dirjen pajak nanti kita akan korscek antara LHKPN itu dengan SPT (Surat Tanda Pemberitahuan), jadi nanti terhadap harta kekayaan dilaporkan dalam LHKPN tapi dalam SpT-nya belum dilaporkan SPT-nya juga dibetulkan juga, ini adalah sinkronisasi,” jelas Alex.

KPK kembali memperbarui data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) baik dari eksekutif maupun legislatif. Hasilnya masih banyak pejabat negara yang belum melaporkan hartanya ke KPK.

Berikut ringkasan data pelaporan kekayaan penyelenggara negara per 17 Maret 2016 yang disampaikan oleh Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, Jumat (18/3):
1. Eksekutif

Total wajib lapor di bidang eksekutif ada 222.894 orang. Dari jumlah itu yang sudah melapor yaitu 158.729 dengan rincian yaitu yang sudah melapor pada jabatan saat ini 98.278 dan yang belum diperbarui pada jabatan saat ini yaitu 60.451. Sementara itu yang belum pernah melapor sama sekali 64.274 orang.
2. Legislatif

Total wajib lapor di bidang legislatif terdiri dari DPR, DPD, DPRD, dan MPR yaitu 13.427 orang. Dari jumlah itu yang sudah melapor yaitu 3.668 orang dengan rincian yaitu yang sudah melapor pada jabatan saat ini 1.528 dan yang belum diperbaru pada jabatan saat ini yaitu 2.140 orang. Sementara itu yang belum pernah melapor sama sekali 9.760 orang.

Apabila dibagi per bidang yaitu jumlah total wajib lapor untuk DPR adalah 554 orang. Dari jumlah itu yang sudah melapor yaitu 480 dengan rincian yaitu yang sudah melapor pada jabatan saat ini 343 dan yang belum update pada jabatan saat ini yaitu 137. Sementara itu yang belum pernah melapor sama sekali 74 orang.

Kemudian untuk DPD, total wajib lapor yaitu 124 orang. Dari jumlah itu yang sudah melapor yaitu 114 dengan rincian yaitu yang sudah melapor pada jabatan saat ini 108 dan yang belum diperbarui pada jabatan saat ini yaitu 6. Sementara itu yang belum pernah melapor sama sekali 10 orang.

Lalu untuk DPRD, total wajib lapor 12.745 orang. Dari jumlah itu yang sudah melapor yaitu 3.070 dengan rincian yaitu yang sudah melapor pada jabatan saat ini .1074 dan yang belum update pada jabatan saat ini yaitu 1.996. Sementara itu yang belum pernah melapor sama sekali 9.676 orang.

Terakhir dari MPR, total wajib lapor yaitu 4 orang. Dari jumlah itu yang sudah melapor yaitu 4 dengan rincian yaitu yang sudah melapor pada jabatan saat ini 3 dan yang belum memperbarui laporan pada jabatan saat ini yaitu 1. Sementara itu yang belum pernah melapor sama sekali 0 orang.
3. Yudikatif

Total wajib lapor di bidang yudikatif ada 11.712 orang. Dari jumlah itu yang sudah melapor yaitu 10.116 dengan rincian yaitu yang sudah melapor pada jabatan saat ini 2.231 dan yang belum memperbarui pada jabatan saat ini yaitu 7.935. Sementara itu yang belum pernah melapor sama sekali 1.547 orang.
4. BUMN/BUMD

Total wajib lapor di bidang eksekutif ada 26.909 orang. Dari jumlah itu yang sudah melapor yaitu 21.454 dengan rincian yaitu yang sudah melapor pada jabatan saat ini 14.818 dan yang belum memperbarui pada jabatan saat ini yaitu 6.636. Sementara itu yang belum pernah melapor sama sekali 5.475 orang (BL Lubis)KPK.Ovn 03

One Response to Pejabat Banyak Abaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.LHKPN

  1. buy landing page berkata:

    [* Shield plugin marked this comment as “trash”. Reason: Failed GASP Bot Filter Test (checkbox) *]
    Hmm it looks like your blog ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I submitted and
    say, I’m thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring
    blog writer but I’m still new to the whole thing.
    Do you have any helpful hints for first-time blog writers?
    I’d certainly appreciate it.

     

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *