Pemda Kepri Belum Menindak lanjuti 368 Rekomendasi Temuan BPK

 

Batam Ovumnews.com–Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Isman Rudy menyatakan dari 5.125 rekomendasi yang dikeluarkan selama 10 tahun terakhir, 368 di antaranya belum ditindaklanjuti pemerintah daerah di provinsi itu.
Dalam data kami, ada yang belum ditindaklanjuti sejak 2006. Ini menjadi masalah kita bersama,” kata Isman saat penyerahan LHP BPK kepada tujuh pemerintah kabupaten/kota di Kepri dan Pemerintah Privinsi Kepri di Batam, Kamis.

Ia mengatakan sejak 2005-2015, BPK mencatat 2.549 temuan dan mengeluarkan 5.125 rekomendasi dari 170 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan tujuh kabupaten/kota di bawahnya.

Dari 5.125 rekomendasi tersebut, sebanyak 3.708 telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi, 1.047 telah ditindaklanjuti namun belum sesuai rekomendasi, 368 rekomendasi belum ditindaklanjuti dan dua rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

Isman berharap pemerintah daerah bisa lebih aktif dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK.”Ini jadi PR kami juga. Pusat bertanya, kenapa yang dari 2005 masih ada yang belum selesai. Harusnya enam bulan ada tindak lanjutnya, ini sampai enam tahun,” katanya.

Jika memang rekomendasi tersebut tidak bisa ditindaklanjuti, maka alasannya agar disampaikan kepada BPK, biar dicari masalahnya dan dicari jalan keluarnya.
Berdasarkan Undang-undang nomor 15 tahun 2014 Pasal 20 ayat 1 pejabat daerah wajib menjalani rekomendasi. Dan di ayat 4, BPK memantau tindak lanjut rekomendasi tersebut. Memantau sejauh mana ada progres, kami ubah statusnya. Selesai dalam proses, atau belum ditindaklanjuti,” papar Isman.

Di tempat yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, Robert Iwan Loriaux berharap BPK bersedia terus membimbing pemerintah daerah.
Agar kami dapat menjalankan aplikasi sistem berbasis akuntansi ini dengan baik. Sehingga bisa terus menjalankan pengelolaan keuangan yang baik, transparan, akuntabel, dan partisipatif,” kata Robert.
Sementara itu, Wali Kota Batam Ahmad Dahlan menyatakan akan menggelar rapat bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk membahas rekomendasi LHP BPK.

Dahlan mengaku tidak akan memberikan alasan membela diri dari hasil temuan BPK, melainkan mencari tahu permasalahan yang menyebabkan rekomendasi BPK belum ditindaklanjuti.

Dari temuan BPK, ke saya, kemudian ke Inspektorat, lalu disampaikan ke SKPD. Tapi kan tidak semuanya cepat selesai, tergantung itemnya. Bisa saja secara faktual sudah OK tapi secara administrasi belum dilaporkan,” ujarnya. (Antara)Ovn03

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *