Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kejaksaan Tinggi Lampung Tandatangani MOU

 

Lampung Ovumnews.Com–Acara penandatanganan (MoU) Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kejaksaan Tinggi Lampung tentang kerjasama penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara. Rabu (17/02/2015)
Acara bertempat di ruang rapat utama pemprov Lampung, Gubernur Lampung M. Ridho Ficardho dan Kajati Sri Harijati menandatangani surat kesepakatan. Disaksikan oleh Bupati/Walikota se-provinsi Lampung, Anggota Forkopimda, Sekdaprov, Ketua BPK RI Perwakilan Lampung, Kepala Kanwil DJA Wilayah Lampung, Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung, para Kepala Dinas/Biro/Badan, serta undangan lain.

Kesepakatan ini merupakan pembaharuan dari naskah kesepakatan bersama antara pemprov Lampung dan Kejaksaan Tinggi Lampung tentang kerjasama penganan masalah hukum bidang perdata dan TUN nomor G/607/B.III/HK/2012 dan nomor B.2813/N.816/09/2014 yang telah berakhir pada 20 September 2014 lalu.

Asisten Bidang Pemerintahan Drs Tauhidi menjelaskan bahwa kerjasama ini sesuai dengan permintaan Kajati Lampung yang disampaikan pada saat pelaksanaan Rapat Koordinasi Bidang Transportasi di Bandar Lampung pada 13 Desember 2014, yang mengharapkan agar kerjasama ini diperbaharui kembali.

Bantuan yang akan diberikan oleh pihak kejaksaan melalui kerjasama ini antara lain berupa bantuan hukum, pemberian pertimbangan hukum, pelayanan hukum maupun tindakan hukum lain yang dibutuhkan oleh Pemprov Lampung, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan program atau kebijakan yang akan dikeluarkan agar tidak bermasalah di kemudian hari”, jelas Tauhidi.

Gubernur Lampung mengapresiasi acara penandatangan MoU ini dan berharap kedepannya bisa dilaksanakan dengan optimal serta ditindaklanjuti oleh seluruh jajaran kejaksaan dan pemerintahan di kabupaten/kota.

Kesepakatan bidang hukum ini adalah perjuangan sunyi tetapi dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat. Selama ini pemerintah pusat kurang perhatikan Lampung. Tetapi kedepannya bakal ada program-program besar di Lampung seperti proyek Jalan Tol Trans Sumatera.” jelas Gubernur. Sudah rahasia umum Lampung mempunya banyak masalah pertanahan. Oleh karena itu kita siapkan langkah-langkah hukum terkait pembebasan lahan. Kita tidak ingin pemerintah pusat berkurang kepercayaannya kepada kita karena pekerjaan-pekerjaan pusat tidak berjalan baik di Lampung.Ovn03

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *