Pemutusan Hubungan Kerja Ancam Batam

 

Batam.Ovumnews.Com— Ketua Batam Shipyard and Offshore Association (BSOA) Sarwo Edi menolak keputusan gubernur tidak peka dengan kondisi industri galangan kapal dan lepas pantai di Batam. Pihaknya mengaku tak sanggup membayar karyawan sesuai UMS. Kalau dipaksakan, maka akan terjadi rasionaliasi besar-besaran di perusahaan.
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran berpotensi terjadi di perusahaan-perusahaan galangan kapal di Batam. Mereka tak sanggup membayar gaji pekerja sesuai upah minimum sektoral (UMS) Rp3.468.004 yang ditetapkan Gubernur Kepri.

PHK tak akan bisa dihindari dan bisa jadi besar-besaran. Kondisi kami sedang sulit, tak sanggup kalau harus menerapkan UMS sebesar itu, dari 60 perusahaan anggota BSOA, hanya 4 sampai 5 perusahaan yang masih beroperasi secara komersial. Selebihnya mati suri, masih beroperasi tapi tak ada lagi karyawan di lapangan,inggal manajemen saja yang dipertahankan, karena tak ada pekerjaan sama sekali, Sarwo mengaku belum menerima salinan resmi Keputusan Gubernur Kepri Nomor 657 Tahun 2017 tentang UMS Galangan Kapal dan Lepas Pantai Kota Batam 2017 yang menetapkan nilai UMS sebesar Rp3.468.004. Keputusan tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan, 9 Juni 2017.

Kadisnaker Kepri yang menyebutkan bahwa BSOA telah menyepakati besaran UMS tersebut, Sarwo Edi tak banyak berkomentar. Dia menyebut bahwa sempat ada pembahasan soal besaran angka UMS, tapi besaran itu masih dalam sengketa.

Gubernur Kepri Nurdin Basirun menilai wajar jika ada pro dan kontra terkait keputusannya tentang UMS Batam 2017. Saya membuat keputusan, pasti ada pihak yang tidak senang. Cuma saya memutuskan itu telah melihat dari semua aspek,” kata Nurdin usai paripurna pengesahan Perda Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di DPRD Kepri di Dompak, Tanjungpinang, Senin (12/6).

Keputusan soal UMS itu, dibuat agar tidak tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Nurdin menganggap SK UMS itu yang terbaik. Dia menyarankan pengusaha yang tidak terima untuk mengajukan keberatan. sampaikan saja keberatan, tentu itu akan menjadi bahan masukan bagi pemerintah dan akan dibahasnya. Pemerintah tidak alergi dikritik atas suatu kebijakan,” jelasnya..

Tagor Napitupulu Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Kepri, mengatakan, pengusaha bisa mengajukan pengaduan jika merasa keberatan dengan angka UMK yang telah diputuskan gubernur. Pengaduan bisa dilakukan 10 hari sejak keputusan ditandatangani.

Dari pengaduan tersebut, nantinya akan ada pihak independen yang mengaudit keuangan perusahaan secara menyeluruh. Sehingga diketahui apakah kondisi keuangan perusahaan mengalami penurunan atau sebaliknya.
Silakan ajukan pengaduan keberatannya, namun pengusaha juga harus mau diaudit,” ujarnya.

Menurut Tagor, pengusaha galangan kapal dan asosiasi pekerja telah menandatangani kesepakatan dalam pembahasan UMS secara bipartit pada 28 November 2016. Kesepakatan itu menjadi salah satu acuan gubernur dalam membuat keputusan tentang UMS.

Jadi lebih dari enam bulan gubernur menunda keputusan tersebut. Gubernur ingin melakukan kajian dan mendengar masukan berbagai pihak, sebelum mengesahkan. Semua dampak dan risikonya telah dipikirkan dan keputusan ini merupakan yang terbaik bagi semua,” ujarnya.

Tagor menjelaskan, keputusan gubernur tentang UMS tersebut murni, tanpa ada desakan dari pihak-pihak tertentu. Tidak ada niat gubernur untuk memberatkan atau membebani pengusaha, sebab keputusan itu merupakan hasil kesepakatan bersama.Kenaikan ini hanya berlaku pada usaha galangan kapal saja dan tidak mempengaruhi sektor lainnya. Jadi sektor lain sama sekali tidak naik,” ujarnya.

Seperti diberitakan, Gubernur Kepri Nurdin Basirun menetapkan Upah Minimun Sektoral (UMS) Galangan Kapal sebesar Rp3.468.004 per bulan. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri Cahya menganggap keputusan itu menambah beban para pengusaha disaat kondisi perekonomian belum pulih. Semakin menjauhkan Batam dari investor. Sdo ovn 03.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *