Penelantaran”Asset Daerah di Payakumbuh

 

Payakumbuh.Ovumnews.com--Kendati secara tegas KPK dalam sosialisasinya, seputar aset daerah yang telah dibangun atau diadakan dengan menggunakan uang negara dalam hal ini dari APBD kabupaten/kota, APBD provinsi atau APBN, ditelantarkan, maka bisa dipidanakan. Toh, di Kota Payakumbuh, kritikan public luas adanya tuduhan penelantaran beberapa asset tidak terdengar sentuhan hukum aparat penegak hukum negeri.

Padahal, dari catatan media ini diduga telah terjadi penelantaran asset oleh Pemko Payakumbuh, setidaknya Terminal Agrobisnis yang dibangun pada tahun anggaran 2013 senilai Rp 2,4 miliar, pada lahan seluas 4149 M2 di Kel. Koto Panjang Payobasung Kec. Payakumbuh Timur.

Tiga tahun sejak diresmikan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, Terminal Agribisnis Payakumbuh itu bagaikan mati suri. Terminal Agribisnis Payakumbuh yang saat diresmikan digadang-gadang akan meningkatkan nilai jual petani, kini justru dipenuhi dengan kotoran ternak. Los-los yang disiapkan sebagai tempat penampungan sayur-mayur petani, kemarin siang terpantau penuh dengan kotoran ternak yang sepertinya hendak dijadikan sebagai pupuk kompos. Bukan itu saja, wastafel untuk menjaga kebersihan sayur-mayur yang dijual di Terminal Agribisnis Payakumbuh, terlihat sudah pecah-pecah.

Terus, diketahui pembangunan Pasar Rakyat Pusat Payakumbuh II Padang Kaduduk, di Kecamatan Pa¬ya¬kumbuh digagas Walikota Riza Falepi, dibangun diatas lahan seluas 4,3 hektare, konon dibebaskan dengan nilai Rp.15 Miliar, alokasi APBD Kota Payakumbuh, dan pengerjaannya dilakukan oleh PT. Deky Cipta Perkasa dari alokasi APBN 2016 senilai Rp.6 Miliar itu, dikhawatirkan masyarakat bakal jadi tempat maksiat karena hingga saat ini tidak jelas kapan dioperasikan.

Juga, dari investigasi media ini, diperoleh dugaan penyimpangan alokasi anggaran APBD Kota Payakumbuh tahun 2015, senilai Rp.1,8 miliar, yakni pengadaan Insenerator ( Pembakar Sampah Medis- red), diduga selain tidak sesuai speck, konon juga digugat warga yang bermukim seputar RSUD tersebut, hingga saat ini terkesan mubazir yang gilirannya telah merugikan keuangan daerah.

Demikian halnya, keberadaan Mesin potong hewan di RPH (rumah potong hewan) Modern Payakumbuh, sudah berada di bangunan RPH tersebut di Kelurahan Kotopanjang Payobasung, Kecamatan Payakumbuh Timur yang bernilai Rp.27 Miliar, sejak awal tahun lalu. Hanya saja, rencana awal tahun 2013 ini RPH dimaksud sudah bisa beroperasi, masih terkendala dengan alasan teknis yang belum selesai.

Menyikapi kondisi miris yang dituduhkan telah terjadi penelantaran asset daerah yang telah dibangun atau diadakan dengan menggunakan uang negara dalam hal ini dari APBD kabupaten/kota, APBD provinsi atau APBN, menurut Praktisi Hukum, Ady Surya, SH, ketika dimintakan komentarnya, “ Hal tersebut bisa dipidanakan dan berpotensi dijerat Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi No.31 Tahun 1999, karena dituduh telah merugikan keuangan daerah, demikian papar Ady.

Ditambahkan Ady, Pasalnya, seperti teruang pada PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pasal 2 ayat 1 Barang Milik Negara/Daerah meliputi, huruf a dijelaskan, barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; dan huruf b dijelaskan, barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Lalu, pada Pasal 5 ayat 1 dijelaskan, bahwa Gubernur/Bupati/Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah.” Seyogyanya harus bertanggung jawab, atas penelantaran asset daerah tersebut”, tandasnya.

Dilain pihak, baik Walikota Payakumbuh, Riza Falepi dan Ketua DPRD Kota Payakumbuh, YB. Dt. Permato Alam, terkait beredarnya rumor tak sedap seputar tuduhan penelantaran sederetan asset daerah ini, hingga berita ini update belum berhasil dimintakan tanggapnya.(Hs/EB

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *