Pidsus Kejati Sumbar Mutasi, Kasus POKJA II ULP Pasaman Mangkrak

 

Pasaman.Ovumnews.com–Pengusutan dugaan korupsi Pokja ( Kelompok kerja ) II ULP Pasaman, yang ditangani pihak penyidik pidana khusus ( Pidsus ) Kejaksaan Tinggi Sumbar mangkrak. Mungkinkah karena Kasi Pidsusnya pindah, dan berkas yang telah ditanganinya ikut pindah. Kini, penggantinya mulai memprosesnya lagi, ujar Yunelda,SH, Kapenkum Kejati Sumbar. Kali ini, prosesnya akan berlanjut, tambahnya optimis.

Sebelumnya,Masyarakat Pasaman melalui LSM GNPK- RI, mendesak pihak Kejaksaan Tinggi Sumbar, agar segera menindaklanjuti dugaan korupsi yang dilakukan Pokja II ULP Pasaman, yang telah dilaporkan. Dan kini, giliran LSM JITU ( Jaringan Independent Tegakkan Hukum ) Pasaman,yang diketuai Sulaiman Siregar, mendesak pihak penyidik Kejati Sumbar, untuk segera memproses kasus dugaan korupsi Pokja II ULP Pasaman, yang telah sebulan lebih dilaporkan GNPK-RI.

Apalagi, lanjut Sulaiman Siregar, Pokja II dalam menetapkan PT.SGS Perkasa Abadi, sebagai pemenang pada paket proyek pemeliharaan berkala jalan kabupaten paket I, senilai Rp.10.405.509.000,- tidak ada kaitannya sama sekali dengan Bupati Yusuf Lubis. Sebab, sebelumnya ada isu, bahwa apa yang dilakukan Salman selaku Ketua Pokja II, dikait kaitkan dengan Bupati Yusuf Lubis. Bahkan, menurut Ketua LSM JITU ini, Bupati tidak akan menghambat atau menghalang halangi proses hukum yang dituduhkan pada Pokja II tersebut.

Selain itu, menurut Sulaiman Siregar, bukan rahasia lagi, bahwa kontraktor yang dimenangkan Pokja II itu, tidak memiliki persyaratan sama sekali. Lihat saja, perusahaannya baru ( belum memenuhi persyaratan tender ), juga AMP dan Stone Cruisernya belum memiliki izin.

Untuk itu, kami dari LSM JITU sependapat dengan GNPK-RI, bahwa Pokja II ULP Pasaman , diduga telah melakukan persekongkolan yang berimbas merugikan keuangan negara, berupa pajak produksi dan pajak galian C. Karena, PT.SGS Perkasa Abadi tidak memenuhi persyaratan untuk mengikuti tender sebesar Rp.10 milyar lebih, maka kontrak kerja dengan pihak Dinas PU Pasaman, dianggap tidak sah alias ilegal.

Menurut Arman Syaukat,SH. Salah seorang pengamat hukum di Padang, bila sebuah perusahaan tambang tidak memiliki izin, seperti tidak memiliki izin AMP dan Stone Cruiser, maka segala hasil produksinya juga ilegal. Sehingga,terjadi penyimpangan pajak, yang seharusnya masuk ke kas negara.Jadi, segala aktifitas proyek pemeliharaan berkala jalan paket I senilai Rp.10 milyar lebih itu, tidak legal. Dan termasuk segala bentuk aktifitas produksi AMP Stone Cruise milik PT.SGS Perkasa Abadi, ilegal dan liar sifatnya, ungkapnya.

Juga dikatakan Arman Syaukat, bila memang betul penetapan pemenang atas PT.SGS Perkasa Abadi, menyalahi ketentuan dan aturan yang berlaku, dan berimbas kerugian keuangan negara (APBD dan APBN ), maka pelakunya dapat dikategorikan “penyalahgunaan wewenang”, sebagaimana diatur dalam pasal 3 UU no.31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dan ditegaskan, pada pasal 31 tahun 1999 jo UU nomor 20 tahun 2001, “bahwa setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi” dapat diancam hukuman seumur hidup.

Dengan adanya permainan tender yang beraroma KKN ( Korupsi Kolusi dan Nepotisme ), yang dilakoni Salman Nasution, Ketua Pokja II ULP Pemkab Pasaman itu, membuat masyarakat pasaman jadi geram, dan melalui dua LSM, yakni, LSM Ampera dan LSM GNPK-RI, Salman selaku Ketua Pokja II dilaporkan ke Polda Sumbar dan Kejaksaan tinggi Sumbar. Kini, giliran LSM JITU akan melaporkan pihak pengelola AMP dan Stone Crusier, yang melakukan penambangan liar dan diduga melakukan dugaan penggelapan pajak produksi.

Dari hasil investigasi dan informasi yang dihimpun Zaman, diketahui ada beberapa hasil penetapan pemenang tender yang beraroma praktik KKN ( Korupsi Kolusi dan Nepotisme ). Parahnya lagi, permainan tender yang dilakoni Pokja II, dalam penetapan pemenang proyek pemeliharaan berkala jalan kabupaten paket I, senilai Rp.10.405.509.000,-.

Pokja II yang dikomandoi Salman Nasution ini, terang terangan melanggar Perpres No.50 tahun 2010, dalam melakukan penyimpangan proses tender yang dilaksanakannya.Padahal, pihak Pokja II ini tahu betul, bahwa PT.SGS Perkasa Abadi, dalam penawarannya tidak memenuhi persaratan dokumen pengadaan, karena AMP ( Aspal Maxing Plant ) dan Stone Crusher yang mendukungnya, belum memiliki izin operasional yang masih berlaku.

Tak itu saja, diketahui PT.SGS Perkasa Abadi, masih terbilang baru izin perusahaannnya. Yakni, sesuai akte pendiriannya, berdiri pada 3 Desember 2015. Artinya, PT.SGS Perkasa Abadi tidak memenuhi persyaratan untuk mengikuti tender atau mengerjakan proyek sebesar Rp.10 milyar lebih, karena belum memiliki pengalaman kerja atau KD (Kemampuan Kerja). Hal itu, merupakan syarat tender yang diatur dalam Perpres no.54 tahun 2010, untuk usaha non kecil (perusahaan baru).

Sementara, menurut Boy Roy Indra,SH, sebaiknya pihak Kejati Sumbar segera menindaklanjuti laporan masyarakat melalui LSM GNPK RI. Paling tidak, segera melakukan tindakan prepentif, agar penambangan liar yang dilakukan pihak PT.SGS Perkasa Abadi, baik produksinya untuk proyek yang sedang berjalan, maupun yang dijual pada pihak lain. Apalagi, hingga kini produksi penambangan liar tersebut tetap berjalan, tentu sulit menghitung kerugian negara melalui pemasukan pajak produksi tambangnya, jelas Boy.

Sebagai pihak pelapor, Surya Darma, selaku Koordintor LSM GNPK- RI ( Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia ) Kabupaten Pasaman, akan mendatangi kantor Kejati Sumbar di Padang. Hal itu, guna mengetahui sejauh mana proses kasus dugaan korupsi Pokja II ULP Pasaman. Apalagi, setelah lama dilaporkan pada Kajati Sumbar, namun hinnga kini belum diketahui, kenapa bisa molor prosesnya. Padahal, data dan faktanya sudah jelas, ungkap Surya Darma.

Sementara, Arman Syaukat,SH, salah satu praktisi hukum senior mengatakan, sesuai dengan Undang Undang no.5 tahun 1999, dalam pasal 22 telah diatur sangsi tentang larangan persekongkolan dalam tender. Bagi pelaku usaha (kontraktor), bila terbukti melakukan persekongkolan dengan panitia tender ( pokja), maka dapat dipidana sebagaimana diatur dalam pasal 48 UU no.5 tahun 1999. Yakni pidana denda minimal Rp.5 milyar dan maksimal Rp.25 milyar atau pidana kurungan 5 bulan penjara.

Namun, persekongkolan tender yang melibatkan PNS atau pejabat pemerintah ( PNS yang diperbantukan pada BUMN,BUMD dan Swasta ), lanjut Arman Syaukat, dapat dilaporkan atau memberikan informasi kepada atasan yang bersangkutan, atau diimformasikan pada pihak Kepolisian, Kejaksaan dan KPK ( Komisi Pemberatasan Korupsi ), untuk mengambil tindakan hukum, karena telah berimbas pada kerugian keuangan negara.

Hal yang sama juga dikatakan Boy Roy Indra,SH, salah seorang Praktisi Hukum.
Menurutnya, soal Pokja II ULP Pasaman, yang diketuai Salman, dalam menetapkan PT. Perkasa Abadi sebagai pemenang proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Pasaman paket I senilai Rp.10.405.569.000,- bakal berbuntut panjang, bila masuk ke ranah hukum Tipikor.

Betapa tidak, selain PT.SGS Perkasa Abadi belum memenuhi persyaratan ikut tender ( perusahaan baru ), dukungan AMP Stone Crisernya, tidak berizin. Nah, dari operasional yang dilaksanakan PT. SGS Perkasa Abadi selama ini, dapat diancam pidana kurungan selama 10 tahun penjara, sesuai yang diatur dalam undang undang no.4 tahun 1999.

Apalagi, AMP dan Stone Cruiser milik PT.SGS Perkasa Abadi, telah beroperasi sejak 7 bulan lalu. Dan hasil produksinya, dijual pada pihak lain serta rekanan kontraktor yang membutuhkan. Jadi, sulit memprediksi berapa nilai pajak, berupa pemasukan ke kas negara, yang diselewengkan.Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Sedangkan, setiap orang yang rnengeluarkan IUP yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 tahun penjara dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara pada pasal 2 ayat 2 huruf d disebutkan bahwa salah satu dari lima golongan komoditas tambang adalah Komoditas Tambang Batuan, antara lain batu gunung, quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit) ,dan lainnya. ( Nst)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *