PLN Batam Jamin Tak Ada Lagi Pemadaman , PLN Bulan September Naik 15 Persen, Desember 15 Persen

 

Batam.Ovumnews.com— Direktur Utama (Dirut) bright PLN Batam, Dadan Kurniadipura berjanji mulai hari ini tidak ada lagi pemadaman listrik bergilir di Batam. Janji Dadan itu menyusul telah disepakatinya kenaikan tarif listrik Batam tahap kedua di Gedung Graha Kepri, Batam Centre, Jumat (15/9).

Dengan telah disepakati bersama kenaikan tarif listrik secara bertahap, dan itu berarti tidak ada lagi pemadaman listrik kedepan,” jelas Dadan kepada wartawan usai rapat tertutup bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kepri, kemarin siang.

Kenaikan tarif listrik disepakati secara bertahap. Pada tahap kedua ini disepakati naik 15 persen mulai berlaku September untuk tagihan Oktober mendatang. Sementara 15 persen terakhir akan dinaikkan Desember untuk tagihan Januari 2018.

Kenaikan tarif listrik secara keseluruhan sebesar 45 persen dan dilakukan secara bertahap,” kata Dadan.

Sesuai dengan peraturan gubernur (Pergub) Nomor 21 tahun 2017 tentang tarif listrik yang mengacu kepada teknis pemberlakuan tarif tenaga listrik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov). Dalam Pergub tersebut kenaikan tarif listrik sebesar 45 persen.

Sebelumnya Pemprov Kepri dan PLN Batam telah sepakat melakukan revisi kenaikan listrik secara bertahap dan itu sudah dilakukan oleh PLN. Awalnya PLN menaikkan tarif listrik tahap pertama sebesar 30 persen selama 2 bulan. Namun terjadi protes dari masyarakat sehingga diturunkan kembali menjadi 15 persen pada tahap pertama.

“Kenaikan tahap pertama, PLN sendiri masih mengalami kerugian dari Januari sampai sekarang sebesar Rp30 miliar. Sehingga pemadaman listrik bergilir adalah keputusan sangat berat yang harus dilakukan,” katanya.

Bukan tanpa dasar, kenaikan tarif tersebut pihak PLN telah diaudit langsung oleh tim audit dari BPK, BPKP dan juga tim audit dari Internasional PWC.

Pernyataan bright PLN Batam dipertegas oleh Gubernur Kepri Nurdin Basirun. Nurdin mengatakan dalam rapat yang dihadiri FKPD dan jajaran pimpinan bright PLN Batam disebutkan operasional PLN selama ini mengalami kerugian berdasarkan hasil audit tim indenpenden.

Biaya operasional listrik PLN selama ini tidak mencukupi lagi. Sehingga pemadaman listrik terpaksa dilakukan,” ungkap Nurdin. Atas dasar tersebut, lanjut Nurdin dengan sangat terpaksa pihaknya menyetujui kenaikan tarif listrik tahap kedua Batam. Karena memang menurutnya kenaikan tersebut seharusnya dilakukan pada Juni lalu.

Desak

Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kepri mendesak PLN Batam untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan meminta tidak ada lagi pemadaman listrik untuk ke depannya. Bersamaan dengan itu, juga disepekati Kenaikan tarif listrik sesuai Peraturan Gubernur Kepri akan dijalankan.

Kesepakatan itu dicapai pada rapat FKPD Kepri, Jumat (15/9) di Graha Kepri. Hadir pada kesempatan itu, Kapolda Kepri, Sam Budigusdian, Danrem 033 Wira Pratama Brigjen Fachri, Kabinda Kepri, Wakil Ketua DPRD Kepri Amir Hakim Siregar, perwakilan Kejati Kepri dan anggota FKPD lainnya.

Hadir juga Walikotaa Batam, HM Rudi, anggota DPRD Batam Yudi Kurnain dan Direktur Bright PLN Batam, Dadang Kurniadipura. “Alhamdulillah, kita sudah putuskan, untuk mengatasi persoalan di Batam, kita sepakat,” ungkap Nurdin kepada sejumlah wartawan usai pertemuan.

Meski mengalami kenaikan, namun harga listrik Batam lebih rendah dari daerah lainnya di Kepri. Termasuk dari Belakangpadang yang merupakan bagian dari Kota Batam. Demikian juga dengan Lingga dan kawasan Kepri lainnya.

Dalam pertemuan itu, juga dipertegas agar kelangsungan listrik di Batam dan Kepri khususnya harus dijaga. Karena ini menjadi salah satu daya tarik investasi.

Pembangunan di Kepri harus terus bergerak ke arah lebik baik. Berbagai permasalahan harus diselesaikan dengan kebersamaan. Soliditas antar semua komponen harus dijaga, sehingga upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat segera tercapai,” jelas Nurdin.

Terkesan Pembiaran

Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto mengatakan Pemko Batam terkesan melakukan pembiaran terhadap permasalahan listrik yang ada di Kota Batam, dimana dalam 5 hari terakhir ini aktivitas masyarakat terganggu dengan adanya pemadaman listrik bergilir.

Pemadaman listrik bergilir ini suatu persoalan yang harus disikapi, karena itu tidak baik bagi pemerintah. Bahwa Pemko Batam bertanggung jawab atas kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya pemadaman listrik bergilir ini, DPRD kota Batam meminta Pemko Batam untuk mengundang pihak-pihak terkait atas permasalahan dan persoalannya yang dihadapi sekarang, serta bagaimana segera melakukan langkah-langkah penyelesaian.

Persoalan tarif listrik ini, kewenangan Pemerintah Provinsi Kepri, tetapi sampai saat ini belum ada kabar dari Pemko Batam, agar langkah-langkah dari persoalan ini cepat selesai. Masih kata Nuryanto, pihaknya sudah menginstruksikan Komisi III DPRD Batam untuk segera menyikapi persoalan pemadaman listrik bergilir yang terjadi di kota Batam. Ovn03

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *