Pokja dan Rekanan Proyek Berpotensi Dijerat UU Tipikor, Proyek SPAM Paket I, II Limapuluh Kota dan Payakumbuh Sarat KKN ?

 

Payakumbuh, Ovumnews.com- Seyogyanya, Penyedia jasa atau Kelompok Kerja pada Unit Pelayanan Publik ditenggarai pura- pura tidak tahu, terjadinya penyalahgunaan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab dalam pengerjaan suatu proyek konstruksi, oleh seorang kontraktor bukan pemilik perusahaan dengan memberikan fee sebesar 3% hingga 5% kepada pemilik nama perusahaan, dapat dijerat sesuai pasal 2 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) kesatu, atau kedua melanggar pasal 5 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasalnya, kejadian yang mengurita dinegeri ini juga dikenal bumi Sumatera Barat. Setidaknya yang berhasil direkam media ini, oleh Satker Dinas Prasjaltarkim Sumbar pada proses Lelang dua paket yang telah memenangkan masing-masing PT.Sentra Cinintya Indonesia, alamat Komp Unand B.III/13/18 Kel.Limau Manis Selatan Kec. Pauh Padang, Pembangunan Kapasitas Sumber Air Baku dan Pipa Transmisi Batang Tabik Kab. Limapuluh Kota (Paket I) dengan nilai penawaran Rp.2.472.410.000 dari HPS yang dipatok Panitia senilai Rp.3.210.000.000, dengan pelaksanaan kontrak tanggal 18 Agustus 2016.

Hal yang sama juga didapati wartawan, pemenang Lelang paket Pembangunan SPAM Pipa Distribusi Kws. Kota Payakumbuh (Paket II), oleh Satker Dinas Prasjaltarkim Sumbar melalui Pokjanya telah memenangkan PT. Aneka Punditirta, alamat Komp Sentra Niaga Blok T1/45 Jakarta Barat, dengan nilai penawaran Rp. 6.244.048.000.00 dengan HPS yang dipatok Panitia Rp. 8.095.351.000,00 juga dengan pelaksanaan kontrak tanggal 18 Agustus 2016.

Ironisnya, berdasarkan catatan wartawan dilapangan dari dua paket pekerjaaan tersebut, baik Pembangunan Kapasitas Sumber Air Baku dan Pipa Transmisi Batang Tabik Kab. Limapuluh Kota (Paket I) oleh PT. Sentra Cinintya Indonesia, juga Pembangunan SPAM Pipa Distribusi Kws. Kota Payakumbuh (Paket II) oleh PT. Aneka Punditirta Jakarta, menurut Koordinator Wilayah Kab. Limapuluh Kota LT. KPSKN (Lembaga Tinggi Komando Pengendalian Stabilitas Ketahanan Nasional) PIN Indonesia, Harimanto, dikerjakan oleh Al, salah seorang rekanan yang terdaftar di BPC Gapensi Kota Padang, demikian katanya.

Dipaparkan Harimanto, Diketahuinya, Al yang terdaftar sebagai anggota BPC Gapensi Kota Padang, notabenenya bukanlah pemilik dua perusahaan, kini sedang mengerjakan dua paket pekerjaan dari Dinas Prasjaltarkim Sumbar, diketahui dari dua oknum pengawas di masing- masing paket itu, diketahui pelaksanaan pekerjaan penggalian tanah untuk baik Pembangunan Kapasitas Sumber Air Baku dan Pipa Transmisi Batang Tabik Kab. Limapuluh Kota (Paket I) oleh PT. Sentra Cinintya Indonesia, juga Pembangunan SPAM Pipa Distribusi Kws. Kota Payakumbuh (Paket II) oleh PT. Aneka Punditirta Jakarta, selain telah membuat resah masyarakat di Nagari Air Tabit Kec. Payakumbuh Timur, karena tumpukan tanah penggalian serta berpotensi mengundang kecelakaan bagi pengendara lalu lalang, karena debu tanah galian.

Terus, menurut catatan LT. KPSKN PIN RI itu, sejak dimulainya dua paket pekerjaan tersebut, tidak ada sosialisasi baik kepada warga yang bermukim diseputar penggalian lobang untuk penanaman pipa disisi jalan jalan raya di Nagari Air Tabit Kec. Payakumbuh Timur, juga terlihat pelaksanaan dibenamnya jaringan pipa tidak memakai bantalan pasir corsa, demikian ucap Harimanto kepada wartawan.

Ditegaskan Harimanto, menyikapi kondisi lapangan dari dua paket pekerjaan tersebut, yang berpotensi dijerat UU No.30 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Koruspsi dan diduga melanggar
pasal 2 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) kesatu, atau kedua melanggar pasal 5 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, akan lakukan Class Action ke lembaga penegakan hukum negeri ini, ujarnya.

Dilain pihak, resume LT KPSKN PIN RI Wilayah Kab. Limapuluh Kota simpulkan, pelaksanaan dua paket pekerjaan tersebut, sarat KKN nya, Soalnya, pembangunan SPAM Pipa Distribusi Kws. Kota Payakumbuh (Paket II), oleh PT. Aneka Punditirta, dengan nilai penawaran Rp. 6.244.048.000.00 dengan HPS yang dipatok Panitia Rp. 8.095.351.000,00. Artinya penawaran turun senilai Rp.737.590.000 (turun 23%-red), dikurangi PPN-PPH 11.5%, terus Fee Perusahaan 3% plus keuntungan 7%, tentunya tersisa anggaran sebesar 55.5%. Hal tersebut diduga terjadi potensi penyimpangan speck dokumen, ulas Harimanto.

Lebih parahnya, paket Pembangunan SPAM Pipa Distribusi Kws. Kota Payakumbuh (Paket II) oleh PT. Aneka Punditirta Jakarta dengan nilai penawaran Rp. 6.244.048.000.00 dengan HPS yang dipatok Panitia Rp. 8.095.351.000,00, diketahui penawaran turun senilai Rp.2.851.303.000 (turun 35%-red) dikurangi PPN-PPH 11.5%, terus Fee Perusahaan 3% plus keuntungan 7%, tentunya tersisa anggaran sebesar 43.5%. “Kira- kira bagaimana hasil pekerjaan tersebut, tanya Harimanto.

Sementara, wartawan yang berupaya menghubungi PPKnya di Dinas Prasjaltarkim Sumbar, Eko Herlambang melalui pesan singkat pada ponselnya, terkesan mengancam media ini, dengan membalas saudara janganlah mengada- ada. Apakah anda telah chek kebenaran kondisinya”, demikian tantang Eko Herlambang. Ei.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *