Proyek Drainase Milik Pemko Batam Hancur

 

Batam.Ovumnews.Com–Betapa tidak, menyorot proyek misterius milik pemko Batam propinsi Kepri ini terkesan penuh tanda tanya. Pekerjaan tanpa plang merek ini menyebabkan publik tidak mengetahi apa sebenarnya yang membangun proyek dilokasi tersebut, selain itu publik juga tidak dapat kejelasan tentang siapa pelaksana proyek, berapa anggaran biaya yang dihabiskan?

Hasil telusuran media ini 1 Desember ke lokasi di lokasi terlihat hasil pekerjaan tersebut sangat memprihatinkan nampaknya proyek ini proyek PL yang dikerjakan oleh pelaksana sesuka hati demi meraut keuntungan, diduga akibat lemahnya pengawasan pemilik proyek.

Proyek pengendalian banjir jalan Marina tersebut yang nampak terkesan dikerjakan asal jadi, parahnya lagi proyek itu tidak memiliki plang nama sekarang sudah hancur

Andika masyarakat setempat mengatakan 1/12 proyek dulu dikerjakan oleh orang pemko Batam, alat berat pemko dulu lokasi , proyek untuk pengalian banjir yang sering datang hujan disepanjang jalan itu.

Menurutnya, setiap proyek yang memakai keuangan Negara harus memasang papan nama supaya masyarakat mengetahui jumlah anggaran yang digunakan, siapa kontraktor pelaksana serta menggunakan dana APBD Provinsi Sumbar atau anggaran APBN.

Seharusnya kontraktor pelaksana memasang papan plang itu.
Diduga Kongkalingkong pemilik proyek dengan kontraktor pelaksana proyek dikerjakan April 2016 Hancur berantakan.

Terlihat jelas hasil pekerjaan kontraktor pelaksana terhadap proyek drainase pengamanan banjir sepanjang jalan Marina depan Kantor Diklat menuju batuaji telah hancur berantakan.

Pembangunan drainase terindikasi mutu dan kualitas bangunan tidak sesuai spek yang ada pada RAB pekerjaan pembangunan drainase di pingir jalan tersebut menuju Batuaji ada bagian yang tidak dikerjakan dan sebagian telah hancur.

Edwar Hafri,Ketua LSM AMPERA INDONESIA.menagapi 1/12 hancurnya proyek tersebut diduga akibat lemahnya pngawasan serta pemilik proyek.

Proyek telah serah terima PPK harus bertangung jawab atas proyek tersebut,tidak ada papan indetitas proyek tentu menyalahi menurut kontrak birojasa dalam melaksanakan proyek pemerintah.

Hacurnya proyek pengendalian banjir pihak penegak hukum bisa menyelusuri terkait proyek baru siap sudah hancur berantakan.Hasmi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *