Proyek ISI Padang Panjang Diduga Sarat Dengan KKN Dana dicairkan 1,6 M Pisik Proyek Tidak Seberapa Minta Penegak Hukum Mengusutnya.

 

Padang Panjang.Ovumnews.Com--Begilah nasib proyek milik ISI Kota Padang Panjang yang berada dilingkungan sekolah tersebut,tak heran kalau pemilik proyek laluasa mengerogokti uang rakyat dengan bermacam modus yang dilakukan demi mencari untung tampa memikir kan proyek tersebut siap maupun tidak siap dikerjakan.

Dugaan penyimpangan penggunaan anggaran di kota Padang Panjang Propinsi Sumbar , yang dikerjakan PT.Adytia dengan kontrak Rp 2,6 M tahun 2015 pada Proyek ISI Anggaran tahun 2015 sangat memprihatinkan., kali ini liputan Ovumnews.com dan perwakilan media lainya.

Melihat dengan kacamata kita tentang keberadaan proyek ISI tersebut ,yang dibangun oleh pelaksana tidak seberapa siap dana yang dicairkan berjumlah 1,6 m menurut sumber yang layak dipercaya.

Sumber menambahkan .awalnya proyek dicaikan 30% sedangkan laporan pertama tidak sampai dengan ukuran yang diberikan kepada pelaksana tidak siap.di beri peringantan.dan dilajukan yang kedua pelaksana juga tidak sangup menyelesaikan pekerjaan sebelum per 30 Desember pelaksana sudah di blacklist .Dana dicairka sebanyak Rp 1,6 M menurut sumber.

Menurut sumber menambahakan ada juga pelaksana tidak dibayar,
Hasil Investigasi dilapangan .20/02 terlihat bangunan tersebut hanya memasang batu bata merah tidak seberapa di tingkat tiga gedung yang terbengkalai tersebut.

Dikomvirmasikan kepada Pur selaku PPK lewat pesan singkat tidak ada jawaban,
LSM Ampera Indonesia Awaluddin Ayub .dikomvirmasi, Menurut Awal progres yang direkomendasikan untuk setiap proyek fisik, tentunya harus mengacu pada aturan dan peraturan yang berlaku. Jika PPTK tidak tranparan, dikhawatirkan sejumlah pencairan dana proyek yang dilakukan akan bertuntut hukum.

Ia memisalkan, dalam pelaksanaannya. PPTK akan dibantu oleh Provisional Handing Over (PHO) dalam setiap pekerjaan fisik harus mengacu pada progres pekerjaan yang dilaksanakan.

Walaupun secara umum proyek fisik harus dicapai 100 persen, jika terdapat proyek yang tak mencapai 100 persen dan diberikan PHO, hal itu harus sesuai dengan kontrak pekerjaan yang disepakati pemberi dan pelaksana pekerjaan. Misalnya progres 75 persen dilapangan, tidak harus pencairan pada 75 persen, akan tetapi tetap pedomani 70 persen, karena sisanya 5 persen adalah untuk pemeliharaan jika terjadi kerusakan,” katanya.

Dikatakannya lagi, PPTK harus melihat isi kontrak terlebih dahulu, sehingga pelaksana kegiatan tidak bisa macam-macam, karena pembayaran dibuktikan dengan berita acara. “Kami minta PPTK lebih tranparan, dan kami akan mengecek satu persatu, kegiatan fisik yang sudah dilaksanakan di kampus tersebut terangnya lagi. Kalau pisiknya memang 75% yang dibayar.

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), sudah jelas, mengenai progres pencairan misalnya 75 persen itu hanya bisa dicairkan 70 persen, lima persen harus ada jaminan (garansi) Bank, kalau garansi asuransi, maka itu tidak dapat.

Karena sekarang ini mengingat kondisi yang tidak bisa bermain-main lagi dengan anggaran, kalau misalnya 50 persen progres, ya 45 persen yang bisa dicairkan .

Dengan tegas ia menerangkan terkait proyek ISI ini ,tidak siap proyek untuk anak sekolah seni tersebut harus diusut oleh penegak hukum. Keberadaan proyek dalam lingkungan sekolah ,dugaan apa saja bisa dilakukan oleh pemilik untuk mengerogokti uang Negara .

Ada kontraktor yang tidak dibayar,pisik proyek tidak seberapa,ini yang harus kita pertanyakan dikemakan uang yang telah dicairkan tersebut, kita minta kepada penegak hukum untuk benar-benar melakukan penyidikan kepada proyek isi yang berada diKota Serambi Mekah tersebut yang dikerjakan tahun 2015 ini,Proyek tidak siap seberapa, dicairkan +_75% .Hasmi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *