Proyek Pembangunan Gedung Convention Hall Bukit Lampu Lonsor, di Zona Merah Tidak Memiliki IMB

 

Sumbar.Padang.Ovumnees.com– Sepertinya kota Padang tidak mempunyai Peraturan Daerah dibidang sarana pembangunan gedung, karena ada beberapa proyek pembangunan gedung yang menggunakan biaya dari APBD maupun APBN tidak memiliki UPL UKL sebgai sarat untuk Izin Membuat Bangunan (IMB), seperti pembangunan Rumah susun (Rusun) dan Rumah Sekolah di Kelurahan Air Pacah Jalan Bypass Padang, ternyata pembangunan Gedung Convention Hall milik Pemprov Sumbar juga tidak memiliki Izin Membuat Bangunan (IMB)

Pasalnya, walaupun telah berupaya mengurus IMB untuk bangunan gedung tersebut, Dinas Pemukiman dan Tata Ruang Prov. Sumbar tetap menolak dan tidak menenerbitkan Izin Bangunannya, dengan alasan bahwa perencanaan bangunan gedung tidak memenuhi syarat tentang Amdal, seperti lokasi bangunan terletak dilereng bukit dan rawan longsor atau tepatnya diatas jalan antar Propinsi, kemudian tidak ada halaman parkir karena lokasinya tidak memungkinkan, dan yang paling fatal kalau bangunan Gedung itu tepat berada di area Zona Merah, yang artinya dikawasan tersebut tidak dibenarkan mendirikan bangunan dalam bentuk apapun, kecuali bangunan gedung biasa milik Navigasi yang sebelumnya sudah lama berdiri untuk kepentingan perhubungan jalur laut

Hal ini pernah diungkapkan Kepala.Dinas Pemukiman dan Tata ruang Provinsi Sumbar waktu itu dijabat ‘Syafrizal BR (alm), kepada wartawan mengatakan  bahwa rencana pembangunan gedung  Convention Hall dikawasan Sungai Barameh Bukit lampu Padang, pihak kami dari Dinas Pemukiman dan Tata Ruang tidak akan pernah memberikan izin dalam bentuk apapun, karena lokasi yang direnanakan tersebut merupakan daerah jalur merah atau disebut zona merah, dan tidak boleh ada bangunan lagi dalam bentuk apapun kecuali yang sudah ada sebelumnya seperti gedung Navigasi yang keberadaannya tepat guna dan wajib ada sebagai lokasi radio satelit perhubungan laut dan penempatan mercu suar

Tapi untuk  pembangunan gedung Convention Hall yang direncanakan itu sebenarnya tidak tepatguna, seperti amdalnya, lokasinya tidak memadai, ruang atau halaman parkir tidak ada apalagi bangunannya dilereng bukit yang terjal menghadap kelaut. Sumbar merupakan daerah rawan Gempa, kalau pemprov tetap ngotot akanmembangun dan  jika terjadi hal yang tidak diingini, itu terlepas dari tanggung jawab kami, karena kami sudah memperingati kepada pihak yang ingin membangunnya, dan siapa yang membangunnya berarti Gubernur dan pihak PU Provinsi yang bertanggung jawab. Kata Syafrizal BR

Gubernur Sumbar ikut bertanggung jawab, karena pembangunan gedung tersebut memakai dana APBD, katanya lagi.

Wakil Walikota Emzalmi juga pernah mengatakan, ketika terlibat dialog disalah satu Rumah Makan Sederhana Padang, ia mengatakan bahwa pembangunan Gedung Convention Hall tersebut milik Provinsi Sumbar bukan Pemko Padang dan pekerjaannya ditangani oleh PU Provinsi. Sedangkan PUPR dan LPJK PU Sumbar ketika dikonfermasikan, tidak dapat memberikan keterangan atau lepas tangan mengenai pembangunan Gedung ini

Dosen Fakultas Teknik Universitas Andalas (Unand) Padang ‘Prof Dr Zaidir’ menegaskan, kalau pembangunan gedung tersebut harus sesuai dengan perencanaan, bukan asal asalan, mengenai konstruksi bangunan jangan ada penyimpangan bestek dan tak layak pakai, karena bangunan itu dibuat empat lantai, dan bangunan itu dibangun dilereng bukit yang rawan longsor dan bisa berakibat fatal disekitar lingkungannya. Kata Zaidir.

Kalau dilihat proses pembangunannya, terkesan asal jadi dan tidak sesuai bestek, seperti coran tiang bangunan hampir semuanya retak retak mengelupas sehingga kerangka besinya terlihat, dan pemasangan holowbric dinding bangunan tidak sempurna asal jadi saja seperti dalam foto. Menurut  sumber yang layak dipercaya mengatakan kalau pekerjaan bangunan tersebut tidak dilakukan pengawasan, dari CV. Artistik seperti yang tercantum dalam plank proyek, memakan biaya sesuai kontrak sebesar Rp.8.989.250.000,-yang dilksanakan oleh PT Harry Putra Utama dalam jangka waktu 180 Hari Kalender, namun tidak menyebutkan kapan dimulainya proyek dan pemakaian dana yang diambil dari dana APBD atau APBN.

Warga masyarakat sekitar yang melihat bangunan empat tingkat tersebut merasa dicekam rasa cemas kalau kalau bangunan gedung mengalami hal yang tidak diingini seperti adanya longsor dan robohnya bangunan tersebut, mengingat kalau Sumatera Barat rawan Gempa, kata mereka.

Namun apa yang diragukan masyarakat akhirnya terjadi, kalau tebing halaman Gedung tersebut pada bulan Oktober 2018 ini telah terjadi longsoran. Seperti yang terlihat dalam foto diatas.

Sumber lain dilingkungan Navigasi juga mengatakan, sejak berdirinya bangunan Gedung  Convention Hall, di sungai Barameh Bukit lampu ini, siaran radio satelit navigasi yang menghubungkan jalur kapal laut sering terganggu dan tidak lancar lagi, dan ini bisa membahayakan terhadap jalur pelayaran kapal. Dan kami ber do;a mudah mudahan saja hal- hal yang tidak kita ingini ini tidak akan terjadi.  (Zainal.HS)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *