Proyek Penahan Tebing Desa Benua Raja Kecamatan Rantau Aceh Tamiang Hancur Berantakan Th 2014

 

Aceh,Ovumnews.com—Beginilah bentuk proyek pemerintah tahun aggaran 2014 hancur berantakan diduga tidak sesuai spek serta dugaan kuranya pengawasan dari pemilimik proyek dari dinas terkait.
LSM Anti Korupsi Transparency Aceh, melaporkan dugaan penyimpangan dalam pembangunan pengaman tebing Sungai Tamiang di Desa Benua Raja, Rantau, Aceh Tamiang, ke Kejaksaan Negeri Kuala Simpang.
Koordinator LSM Anti Korupsi Transparency Aceh, M. Heri Pratama kepada Koran ini, Kamis (12/2), mengatakan pihaknya telah melaporkan kasus ini ke Kejaksaan Negeri Kuala Simpang karena proyek yang menelan biaya Rp 1.495.000 itu baru saja selesai dibangun tahun 2014 telah hancur.
Iasil investigasi LSM Transparency Aceh, kata M. Heri Pratama ,pembangunan Tebing Pengaman Sungai Tamiang yang dikerjakan oleh CV. Putra Langsa Mandiri itu diduga menyimpang dari besteknya. Hal itu terlihat jelas dari pengerjaannya yang terkesan asal jadi.
Patahnya pondasi dari pasangan batu kali ini diduga karena dugaan pembuatan pondasi tidak sesuai spek yang telah ditentukan kontrak yang ada,akibat pondasi yang cukup dan serta slop yang asala jadi membuat proyek turun dan hancur.
Amblas dan patahnya pondasi bangunan menjadi miring dan pecah. kurang baiknya sistem drainase dibawah bangunan tanah lembek, sehingga air tanah menggerus tanah pendukung pondasi. Disamping itu, diduga volume tanah timbunnya kurang dan tidak sesuai dengan kontrak juga tidak dilakukan pemadatan yang benar.
Diduga pelaksana proyek telah mengurangi kualitas beton, ini terlihat dari kondisi beton yang tidak hanya patah tapi pecah.Begitu juga dengan besi penulangannya tidak sesuai dengan RAB ini dapat dilihat rangkaian besi yang tertanam didalam beton talud tidak sama jumlahnya, sehingga penyambungan antara besi tidak sama kekuatannya.
Runtuhnya Talud sungai Tamiang di Desa Benua Raja tersebut, diduga telah masuk dalam tindak pidana korupsi yang menyebabkan terjadinya kerugian Negara. Oleh sebab itu, kami dari Transparency Aceh minta kepada Kejaksaan Negeri Kuala Simpang untuk mengusut tuntas kasus ini sesuai dengan hukum yang berlaku,” Pinta Heri Pratama.
Terkait laporan Transparency Aceh tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Kuala Simpang, Amir Syarifuddin, SH ketika dikonfirmasi Wartawan Kamis (12/2) membenarkan pihaknya telah menerima laporan secara tertulis tentang kasus dugaan penyimpangan proyek Talud tebing sungai Tamiang tersebut Kita akan pelajari laporan LSM Transparency Aceh tersebut, ungkap Amir Syarifuddin.Ovn 03

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *