Proyek Pengaman Abrasi Pantai Mandeh, Diduga Tidak Sesuai Spek

 

Proyek Pengaman Abrasi Pantai Mandeh, Diduga Tidak Sesuai Spek Milik Balai Besar Wilayah 5 Sumbar Ala PT.Graha Bangun Persada Tahun 2017 Nilai Rp 3.912.341.000,

Padang.Ovumnews.com–Beginilah bentuk proyek Abrasi Pantai milik Balai Besar Wilayah 5 Sumbar.yang dikerjakan oleh PT.Graha Bangun Persada. dengan nilai kontrak Rp 3.912.341.000,- APBN 2017 tahun anggaran 2017 yang berada di wilayah pantai Mandeh Pesisir Selatan Sumbar.

Proyek milyaran rupiah tersebut diduga akibat lemahnya pengawasan pemilik proyek  untuk mengerogokti uang rakyat demi mencari keuntungan.

Hasil investigasi ovumnews.com dilapangan ,batu Grip diletakan diatas pasir bibir pantai, banyak ditemukan ukuran batu  20kg dan 25kg   Batu tersebut diletakkan begitu saja diatas pasir .,diduga susunan pasangan batu tersebut diduga tidak sesuai spek.

Batu tidak sesuai spek tersebut,tidak besar, diletakan dilokasi akan dibawa air laut nantiknya. diduga proyek kurangya pengawasan dugaan ada permainan Kongkalingkong pelaksana dan pemilik proyek.

Dikomfimasiakan kepada kepala Balai Syaiful dan Satker Ul / Yuliandri serta PPK Albadri /eri , Sungai dan Pantai Balai Besar Wilayah 5 Sumbar di Khatib Sulaiman Padang.satpan kantor mengatakan bapak kepala sibuk  dan keluar kota.

Informasi yang dihimpun  ovumnews.com dilapangan, bahwa Proyek ini dikondisikan oleh PPK, untuk itu PT Graha Bangun Persada dapat bekerja, padahal peralatan yang dimiliki terbatas dan tidak punya kemampuan, sehinggah proyek dikerjakan asal jadi, pada hal waktu kerja PT Graha Bangun Persada tinggal 1 bulan lagi,

Proyek Pengaman Abrasi Pantai di kawasan Mandeh sudah bisa dimasukkan ke UU Tindak Pidana Korupsi ,dengan Persekongkolan dan menyalahgunakan jabatan dan wewenang.

Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 Setiap orang yang sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu KOROPORASI, menyalahgunakan kewenangan.Kesempatan yang dapat merugikan keuangan Negara, atau perekonomian Negara, dipidana dan pidana penjara seumur hidup atau dipenjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 20 tahun (Dua Puluh Tahun Penjara) dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000.-(satu milyar rupiah)

Sesuai dengan rumusan korupsi Pada pasal 7 ayat (1) huruf a UU No.20 Tahun 2001 berasal dari pasal 378 ayat (1) KUHP yang ditunjuk dalam pasal 1 ayat(1) huruf c UU No.3 Tahun 1971, dan pasal 7 UU No.31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No.20 Tahun 2001.Tim

 

 

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *