Proyek PT. Delima Agung Utama Akhirnya Diawasi KPK

 

Kasus Proyek PT. Delima Agung Utama Akhirnya Diawasi KPK,Campuran material tidak menggunakan takaran,Pasangan Tapak DAM,Pasangan batu kali pada DAM yang terkesan asal jadi ,

Sawahlunto,Ovumnews.Com– Penantian panjang masyarakat Sawahlunto bakal menuai hasil. Pasalnya, kasus dugaan Korupsi Proyek Bencana Alam Batang Lunto Tahun 2012 yang diselidiki pihak Kejati Sumbar langsung diawasi oleh KPK RI.

Penanganan kasus dugaan korupsi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Kota Sawahlunto dengan pekerjaan Rehabilitasi/rekonstruksi bendung,tanggul,cek Dam, dinding, penahan tanah dan bronjong batang lunto dengan nomor kontrak 360/17/PPK-RR/BKPPBD/SWL-2012 tanggal 11 Juni 2012 diawasi oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, proyek yang pernah diberitakan oleh media ini beberapa tahun lalu, kini kasusnya masih ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

Proyek yang bernilai Rp. 6.317.243.000 dengan masa pelaksanaan 150 hari kalender ini dilaksanakan oleh PT. Delima Agung Utama yang langsung diawasi oleh Konsultan pengawas CV. Alviza Limko Konsultan dalam pelaksanaannya terindikasi menyimpang dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta spesifikasi teknis.

Kasus yang telah lama mengedap di Kejati Sumbar tersebut langsung diawasi oleh KPK, buktinya dengan adanya kasus dugaan korupsi pekerjaan Rehabilitasi/rekonstruksi bendung,tanggul,cek Dam, dinding, penahan tanah dan bronjong batang lunto itu membuat KPK RI langsung turun ke Sumatera Barat. Dari tiga kasus yang di lakukan supervisi satu diantaranya Rehabilitasi/rekonstruksi bendung,tanggul,cek Dam, dinding, penahan tanah dan bronjong batang lunto yang dikerjakan oleh PT. Delima Agung Utama dengan Direktur Yayan Suryana.

Seperti yang dikutip dari berbagai media lokal terbitan Sumatera Barat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar pertemuan tertutup dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Barat (Sumbar), di Kota Padang Rabu tanggal 5 Agustus lalu.
Menurut Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar Sugiyono, mengungkapkan bahwa dalam pertemuan itu KPK melakukan supervisi terhadap sejumlah kasus korupsi yang mandek di wilayah hukum Kejati itu.

Kedatangan anggota KPK itu untuk mensupervisi terhadap tiga kasus yang mengendap di Sumbar lebih dari satu tahun,” katanya.
Ia mengungkapkan, tiga kasus korupsi itu adalah kasus yang terjadi di tiga kabupaten/kota Sumbar. Yaitu Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kota Sawahlunto.

Untuk Kota Padang, katanya, adalah dugaan korupsi pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Rasyidin. Sedangkan Kabupaten Pesisir Selatan dugaan korupsi yang dilakukan Sekda Pesisir Selatan, dan Kota Sawahlunto dugaan korupsi bangunan pengendali banjir.

Kasus di tiga daerah itu merupakan yang akan disupervisi, masih ada sesi kedua untuk pembahasan berikutnya,” katanya.
Ia juga mengatakan, KPK juga berencana mencari solusi agar dapat melanjutkan investigasi terkait perkara kurpsi itu.Untuk kasus Sawahlunto, lanjut Sugiyono, ia menyayangkan karena tim teknis dari Unand tidak dapat hadir dan tidak ikut melakukan investigasi terkait rehab rekon cekdam itu. Proyek itu memiliki total anggaran sebesar Rp6,3 miliar, dilaksanakan PT. Delima Agung Utama.

KPK akan mencari solusinya, kemungkinan waktunya bisa sampai satu bulan, sehingga dapat titik temunya,” katanya.Pertemuan tertutup itu juga dihadiri oleh tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumbar, untuk memaparkan jumlah kerugian negara terhadap sejumlah kasus.

Dalam kasus itu BPKP sesuai wewenangnya dalam menghitungkan kerugian negara, tapi pihak BPKP masih belum memaparkan jumlah keseluruhan,” jelasnya.

Pada bagian lain, kedatangan tim KPK itu selain melakukan supervisi juga melakukan sosialisasi tentang pemberantasan korupsi dan praktik gratifikasi. Tim KPK tersebut berjumlah tiga orang, dengan Muhammad Rum selaku Koordinasi dan Supervisi (korsup). Hanya saja saat dimintai keterangan tim tersebut enggan berkomentar, dan mengarahkan kepada pihak Kejati Sumbar.Pada prinsipnya, kami komit untuk melakukan pemberantasan korupsi di daerah ini. Ovn03

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *