PT. Multi Sindo Internasional Telah di Black list Menangkan Lelang Rehab Gedung PN Pariaman Sumbar

 

Padang,Ovumnews.com--Dengan secara tegas LKPP ( Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah , melalui Perka No.18 Tahun 2014 Pasal 3 ayat 2 huruf f. tidak dapat mnyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak secara bertanggung jawab serta Pasal 19 Perpres 54/ 2010, perusahaan yang telah di-blacklist dilarang mengikuti lelang selama dua tahun.

Namun ternyata panitia lelang di Unit Pelayanan Publik, Pokja Pengadilan Negeri Kota Pariaman, terkesan abaikan aturan yang berlaku tersebut, karena secara sadar telah menunjuk PT. Multi Sindo Internasional sebagai pemenang lelang Rehab Gedung Pengadilan Negeri Pariaman, alokasi APBN 2017 senilai Rp.2.790.000.000, berdasarkan SK Penetapan LKPP PA. Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman No.602/236/RsPr/III/2017 telah dijatuhkan sangsi daftar hitam ( Black list- red), masa berlaku tanggal 25 Maret s/d 24 Maret 2019.

Sementara, aturan sudah jelas bahwa ikut lelang saja tidak boleh, apalagi panitia sampai memenangkan rekanan yang berlamat di Ruko Mega Junction Taman Mediaterania Blok D.1 Batam itu pada paket rehab Gedung Pengadilan Negeri Pariaman yang berlokasi di Jalan Imam Bonjol No.26 Pariaman itu, tentunya jadi sorotan public itu, dituduh sarat KKN.

Selain itu, berdasarkan catatan media ini, terkait penunjukan pemenang PT. Multi Sindo Internasional itu pada proses lelang paket Rehab Gedung PN Pariaman, pada proses evaluasi adminstrasi yang dituduh sarat KKN, tentunya telah kangkangi aturan LKPP lewat Perka No.18 Tahun 2014 dan Perpres No.54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, juga merugikan dua rekanan peserta yang dilakukan evaluasi oleh panitia.

Setidaknya, dari catatan media ini, dari penetapan PT. Multi Sindo Internasional sebagai pemenang dengan tawarannya senilai Rp.2.503.886.000, hanya minus kurang lebih 1% dari HPS (Rp.286.114.000 dari HPS Rp.2.790.000.000,- red), tentunya berpotensi di jerat UU No.31 Tahun 1999, tentang Tindak Pidana Korupsi, karena seyogyanya tujuan lelang diperoleh sisa alokasi anggaran 8-15 % dari HPS. Dimana sisa lelang yang kembali ke kas negara, bisa dimanfaatkan untuk pembangunan lainnya.

Juga, patut diduga penunjukan PT. Multi Sindo Internasinal, pada pekerjaan rehab Gedung PN Pariaman itu, pelaksanaannya dilapangan sarat penyimpangan ( tidak sesuai dokumen kontrak- , pasalnya menurut sebuah sumber rekanan hal tersebut, terkesan telah dikondisi. Sehingga rekanan penawar terendah satu PT. Henux Jaya Rp. 2.369.940.000 dan rekanan penawar terendah tiga PT. Seni Indah Karya Rp.2.671.000.000, harus legowo menerima keputusan panitia.

Terkait tuduhan “lelang sabun”, di ULP Pengadilan Tinggi Sumbar, oleh Pokja Rehab Gedung PN Pariaman yang berpotensi dijerat UU No.31 Tahun 1999, tentang Tindak Pidana Korupsi itu Sekretaris PN Pariaman, Lubis, ketika dihubungi melalui ponselnya, 0823906872xx hingga berita ini diekspose, bungkam dan belum didapati tanggapannya. Tim

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *