PT.Rimbo Paraduan Mendapat Sorotan Dalam Pekerjaan

 

Padang,Ovumnews.com–Lihat, kinerja PT. Rimbo Peraduan dalam melaksanakan pekerjaan terus mendapat sorotan berbagai media. Pasalnya, perusahaan asal Kota Jambi yang berada di Jalan InuKertapati N0. 37 A Telanaipura ini juga mempunyai alamat di kota Padang. Hebatnya, perusahaan dengan komisaris Utama Suryadi Halim, SE (Tando rado) dengan Direktur Utama, Ir. Saryono ini, dalam pekerjaan diberbagai daerah terindikasi banyak berpolemik.

Seperti yang dilansir dari pemberitaan pariamantoday.com dengan link url http://www.pariamantoday.com/2013/08/bukti-video-pengaspalan-saat-hujan-oleh.html serta beritariau.com dengan link url http://beritariau.com/berita-4699-sst-di-blacklist-pt-rimbo-peraduan-tetap-dapat-proyek-30-milyar-di-dinas-bina-marga-riau.html yang memuat persoalan PT. Rimbo Peraduan kena Blacklist oleh Dirjen Bina Marga Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Satker BPJN I Sumatera Utara dengan Nomor: PW.04.01/BS/1324/X/2014, tertanggal 27 Oktober 2014 lalu, dengan jangka waktu blacklist selama 2 tahun.
Yakni per tanggal 27 Oktober 2014 hingga 27 Oktober 2016.

PT. Rimbo Peraduan terindikasi banyak “menguasai” proyek – proyek besar di Sumatera Barat baik itu pembangunan jalan Hotmix, Pembangunan Gedung dan lainnya. Bahkan, PT. Rimbo Peraduan diduga telah menjadi langganan oleh Beberapa SKPD, baik itu di Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Sumatera Barat termasuk proyek yang bersumber dari dana APBN.

Tahun 2016 ini, Kinerja perusahaan milik “Tando Rado” ini kembali dipertanyakan awak media. Sebab, Pekerjaan lanjutan pembangunan gedung Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumbar yang dimenangkan oleh PT. Rimbo Peraduan, dalam pelaksanaannya terindikasi tidak sesuai dengan dokumen bestek.

Pasalnya, proyek yang bernomor kontrak 609/03/PBL/KPA-KONSTRUKSI/DPJTRP/IV-2016 dalam pembuatan tangga selain terindikasi dilaksanakan dengan cara manual juga terindikasi gagal konstruksi. Sebab, hasil coran tangga yang dilaksanakan oleh PT. Rimbo Peraduan banyak menyisakan rongga.

Ironisnya, rongga yang terdapat pada tangga tersebut hanya dipoles dengan adukan semen untuk menutupi bobroknya pekerjaan tangga yang diduga seharusnya menggunakan mutu beton K 350. Bahkan, kuat dugaan pembesian struktur tangga ditemukan tidak menyatu dengan struktur bangunan.

Proyek senilai Rp. 8.910.067.000,- yang dilaksanakan oleh PT. Rimbo Peraduan dengan motto “Kami Peduli Mutu” ini (tertera di plang proyek) ternyata tidak sesuai dengan fakta lapangan.

Buktinya, kalau PT. Rimbo Peraduan peduli mutu tentunya tidak akan melaksanakan pengecoran pada pekerjaan tangga gedung Dinas Kelautan dan Perikanan dengan cara manual, sementara dalam dokumen bestek pekerjaan pengecoran tangga tersebut harus dilaksanakan dengan readymix.

Bukan itu saja dugaan pengurungan mutu dan kualitas pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Rimbo Peraduan. Pembesian pada kolom praktis juga terindikasi dikurangi. Hebatnya, meski pada buku instruksi pengawas jelas-jelas mengatakan kepada pelaksana proyek untuk kolom praktis besi yang dipakai disesuaikan dengan gambar yakni 4 buah besi diameter 10 mm dan sengkang besi diameter 6 mm.

Bahkan, pada buku instruksi pengawas tersebut terlihat jawaban kontraktor untuk melaksanakan instruksi pengawas tersebut.

Anehnya, PT. Rimbo Peraduan terkesan tetap mengurangi volume pembesian kolom praktis dengan menggunakan besi banci untuk sengkang yakni diameter 4 mm dan dan besi ulir untuk tulangan berdiameter 6 mm.

Parahnya, sengkang yang digunakan pada ujung pembesiannya tidak berada pada sisi hasil bengkokan sengkang serta tidak diikat dengan kawat. Ataukah, ini merupakan sengkang model baru hasil kreasi PT. Rimbo Peraduan yang diterapkan pada pembesian kolom praktis bangunan gedung Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat ini?

Seyogyanya, kontraktor pelaksana dalam pembuatan sengkang harus mempertemukan kedua ujung pembesian dan dirapatkan (ditekuk) pada tulangan, sehingga kalau diikat dengan kawat antara sengkang dan tulangan bisa menyatu dan tidak terjadi pergeseran.

Bobroknya pekerjaan PT. Rimbo Peraduan diduga direstui oleh Konsultan Pengawas CV. Arce. meski konsultan pengawas telah mengintruksikan kontraktor pelaksana untuk bekerja sesuai gambar (dalam buku instruksi),

namun konsultan pengawas sendiri terindikasi jarang berada di lokasi proyek. Padahal secara subtansi, konsultan pengawas wajib berada dilokasi proyek setiap hari untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kontrak kerja pengawasan yang ditandatanganinya.

Ketika media ini turun kelokasi proyek Senin (20/6) sore tidak ditemukan tanda-tanda adanya pengawasan dari CV. Arce, meski pekerja sedang sibuk melaksanakan pekerjaan. Begitu juga dengan pelaksana lapangan PT. Rimbo Peraduan ,Erwin. Media ini sempat meminta nomor pelaksana lapangan kepada driver yang menghantarkan material, dan langsung menghubungi Erwin beberapa kali ke no Hpnya 0852638622XX, namun tidak mau mengangkat, meski nada masuk ada.

Direktur CV. Arce, Taufik yang dihubungi Senin (20/6) melalui Hpnya 0813637522XX diduga tidak mengetahui persoalan teknis di pembangunan Gedung Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar. Setelah dijelaskan padanya tentang adanya instruksi pengawas (anggotanya) kepada kontraktor pelaksana terkait pembesian kolom praktis yang terindikasi tidak sesuai gambar. Bahkan juga disebutkan pada ujung pembesian tidak dilakukan pembengkokan serta tidak diikat.

“Mengenai pembesian sengkang itu kalau tidak diikat nanti Saya instruksikan anggota Saya, pembesian kolom praktis itu mutunya tinggi, pembesiannya di konversikan dan sudah restui (izin) oleh Dinas PU,” katanya.

Disinggung terkait mutu beton tangga yang dibuat oleh kontraktor pelaksana, Taufik terindikasi tidak menguasai dokumen bestek. “ soal spek ambo tidak hapal,”ujarnya.

Dikatakan, coba temui ibuk Anggun, site menejer PT. Rimbo Peraduan besok dia ada dilapangan begitu juga dengan anggota Saya, sebut Taufik menghakiri. BKNews.Ovn03

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *