Pulau Bokor Prosesnya Hukumnya Harus Dilanjutkan.Reklamasi Harus Sesuai Ketentuan.

 

Batam.Ovumnews.Com—Terkait reklamasi di Kota Batam Nono Hadisiswanto Anggota DPRD Kota Batam Komisi 1 mendukung adanya reklamasi di Batam sesuai ketentuan.

Reklamasi adalah yang telah mengikuti ketentuan dalam peraturan pemerintah, yakni peruntukannya jelas, ada kajian dampak lingkungannya dan menghasilkan pendapatan bagi pemerintah dan masyarakat.

Karena reklamasi tersebut pasti bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun reklamasi itu harus mengikuti ketentuan yang telah ada, Pertama peruntukkannya jelas, misalnya buat daerah wisata; disitu nanti jelas akan membutuhkan tenaga kerja yang tentu masyarakat akan mendapat nilai ekonominya secara langsung.

Kedua ada kajian dampak lingkungannya dari Bapedal, sehingga kita tahu apakah banyak negatif atau positifnya; kalau banyak negatifnya ya jangan dulu. Dan ketiga adalah dari reklamasi tersebut pemerintah mendapat retribusi galian c nya untuk peningkatan PAD.

Terkait permaslahan reklamasi pulau bokor, yang telah ditetapkan tersangkanya adalah Ahmad Mabub (Abob) oleh Kepolisian Daerah Kepri. Legislator Partai Amanat Nasional ini, mendukung sepenuhnya pihak aparat penegak hukum untuk melanjutkan prosesnya.seperti di kutip dari tribun.

Kalau memang sudah ada tersangkanya, ya sebaiknya dilanjutkan proses hukumnya, saya Anggota Komisi 1 DPRD yang membidangi hukum, tentu sangat mendukung penegakkan hukum, kalau sudah p21 ya tinggal kejaksaan yang harus memanggil pihak-pihak terkaitnya, ” ujar Nono menegaskan.

Penyidikan kasus pelanggaran izin reklamasi Pulau Bokor diharapkan tidak terhenti pada dua tersangka.

Pengusutan kasus pelanggaran izin reklamasi Pulau Bokor, Batam, Kepri diharapkan tidak terhenti pada tersangka, Abob Sebab, kasus ini diduga melibatkan banyak pihak, termasuk dari kalangan pejabat pemerintahan dan anggota DPRD Kota Batam.

“Uangnya mengalir ke politikus gelap, pengusaha, serta oknum pemerintah,” tuding Ketua Komisi II DPRD Kota Batam, Yudi Kurnain, seperti dikutip dari batampos.co.id, (Jawa Pos Group), Jumat (15/4).

Sebelumnya pada 14 April 2016 lalu, di Kantor Pelayanan Umum Bea dan Cukai Tipe B Batam Kapolda Kepri, Brigjen Pol Sam Budigusdian mengatakan, kasus reklamasi Pulau Bokor yang dilakukan Abob telah P21. Namun sayangnya hingga kini, pemeriksaan Abob dan pihak-pihak terkait lainnya belum di proses hingga ketingkat Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri.Ovn03

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *