Pungli di Sekolah Berkedok LKS ? Desember 19, 2016

 


Ovumnews.com– Limapuluh Kota —
Ketua forum peduli luak limapuluh Yudilfan habib angkat bicara, adanya pungutan uang buku lembar kerja siswa (LKS) sebesar delapan ribu rupiah per buku LKS tiap mata pelajaran di Sekolah Dasar (SD) Negeri di kabupaten limapuluh kota.

Habib memaparkan. Dalam melakukan tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan pendidikan, pihak sekolah telah didukung dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau daerah (sekolah negeri) tidak diperbolehkan melakukan pungutan terhadap wali murid.

Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No 44 Tahun 2012 Tentang Pungutan Dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Dasar tutur habib.

Habib juga menjelaskan Pasal 9 ayat (1) tentang Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No 44 Tahun 2012 Tentang Pungutan Dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Dasar menyatakan: Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah, dan/atau pemerintah daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan.

Dalam Undang-Undang dan Peraturan Menteri tersebut diatas dijelaskan larangan dilakukannya pungutan jenis apapun di sekolah negeri saat lulus atau pun penerimaan siswa baru (PSB) mulai dari tingkat SD, SMP dan SLTA sederajat yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat ataupun daerah. Pemerintah menjamin pendidikan dasar tanpa pungutan, terutama untuk pendidikan SD, SMP dan SMA atau SLTA sederajat.

Aturan itu juga memuat ancaman sanksi bagi yang melanggar. Bagi yang melanggar mendapat sanksi disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan hukum pidana (penjara) jelas habib.

Dalam hukum pidana secara umum mengatur bagi pihak kepala sekolah yang bersangkutan dan kepala Dinas Pendidikan setempat yang mengetahui dan tetap melakukan pungutan terhadap wali murid maka dapat dianggap menyalahgunakan jabatan, dan atas tindakan tersebut melanggar Pasal 423 KUHP pidana dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara.

Begitu pula jika dikaitkan dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang melakukan pungutan dapat diancam dengan hukuman paling singkat empat tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah.

Habib juga menjelaskan Lain halnya dengan sekolah yang diselengggarakan oleh masyarakat (swasta).

Pungutan terhadap wali murid dapat dilakukan, selama hal tersebut dengan persetujuan komite sekolah akan tetapi pungutan/sumbangan yang diperoleh dari wali murid tersebut tidak diperbolehkan digunakan untuk kesejahteraan anggota komite sekolah atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana diatur dalam Pasal 11 huruf c Peraturan
Menteri pendidikan dan kebudayaan No 44 Tahun 2012.

Padahal sudah jelas aturan yang menyembutkan tidak boleh melakukan pungutan di sekolah negeri baik tingkat SD N, SMP N dan SMA N walaupun lewat persetujuan komite sekolah dengan orang tua di sekolah negeri, kenapa pihak sekolah masih melakukan pungutan uang LKS tersebut, apakah pihak sekolah tidak tahu membaca peraturan atau tidak mau tahu, saya berharap kepada para pihak penegak hukum baik kepolisian dan pihak kejaksaan segera tangkap pihak sekolah yang melakukan pungutan itu, tegas habib kepada wartwan senin ( 19/12 ) di balai wartawan luak limopuluah

Awak media ini mengkomfirmasikan kepada kepala bidang pendidikan dasar kabupaten limapuluh kota Afrizal mengatakan, dinas tidak pernah menyuruh sekolah untuk menbeli Buku LKS , Cuma dinas menghimbau Uang Bantuan Operasional Sekolah tidak boleh digunakan untuk beli Buku LKS. Tapi kalau ada pihak sekolah minta uang LKS kepada siswa mungkin itu sudah melalui rapat komite, kalau ada siswa yang beli , itu tidak boleh dengan paksaan, kalau ada paksaan itu yang salah kata afrizal senin ( 19/12) malam.

Sebelumnya, salah seorang orangtua murid , mengeluh tentang pungutan uang LKS tersebut “Katanya sekolah gratis, tapi buktinya setiap semesteran masih harus keluar uang puluhan ribu untuk beli buku,” kata salah seorang orangtua murid yang nama nya di minta tidak di tulis.

Kalau pemerintah sudah menggratiskan kenapa harus mengadakan buku lain yang siswa harus bayar? Ya mudah mudahan bukan hanya sebatas proyek sekolahan dengan distributor buku,” tandasnya. Edu

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *