Rekrut Ratusan Pol PP Ilegal, Usut KaSat Pol PP dan Wako Batam

 

Ovumnews.com, Batam- Setidaknya 825 orang anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang direkrut Pemko Batam, telah jadi korban penipuan Pemko Batam. Walikota Batam, M Rudi, SE, serta KaSat Pol PP, harus bertanggung jawab, juga berpotensi dijerat hukum.

Pasalnya, sekian bulan 825 personil telah dipekerjakan dengan atribut lengkap. Sekian bulan tidak menerima upah atau honor, kini tidak diakui keberadaannya lalu di rumahkan,meskipun kasus ini dilaporkan kepolisi. Lantas bisakah Walikota Batam, M. Rudi bisa lepas tanggung jawab ?.

Seyogyanya, sengkarut dugaan penipuan terhadap 825 anggota Satuan Polisi Pamong Paraja (Satpol PP) yang direkrut Pemko Batam, diketahui juga dipalak hingga puluhan juta itu,kini di rumahkan. Walikota Batam M. Rudi, serta KaSat Pol PP, Hendri harus dimintakan pertanggung jawab dimuka hukum.

Tidak cukup hanya nonjobkan jabatan KaSat Pol PP, lantas persoalan selesai
Penegasan tersebut, ditegaskan Direktur Eksekutif LSM AMPERA Indonesia, Wilayah Riau dan Kepri, Asrial Piliang, SH. Pasalnya, Dari data yang berhasil dihimpun tim investigasi LSM AMPERA Indonesia di lapangan, bahwa perekrutan 825 calon personil Satpol PP tersebut, diketahui terjadi pungutan liar oleh oknum bervariasi yakni senilai Rp.15juta hingga Rp.30 juta per orang

Sementara, berbagai alasan para onggota Satpol PP yang mencapai ratusan orang tidak mundur meski gaji belum dibayarkan, karena adanya iming-iming untuk dijadikan Pegawai Negeri Sipil (PNS), demikian tiru Asrial kepada Wartawan.

Dipaparkan Direktur LSM AMPERA Indonesia itu, atas kebijakan Walikota Batam, M. Rudi, SE, tentang penetapan sebanyak 500 orang Satpol PP sebelumnya, telah kangkangi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 814.1/169/SJ tanggal 10 Januari 2013 merupakan penegasan tentang larangan pengangkatan tenaga honorer setelah tahun 2005 kepada seluruh Gubernur, Walikota dan Bupati di seluruh Indonesia.

Dalam Surat Edaran Mendagri itu, secara tegas tekankan a : 1. jajaran instansi pemerintah di seluruh Indonesia ditegaskan berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 Pasal 8 Gubernur, Walikota dan Bupati di seluruh Indonesia dilarang mengangkat tenaga honorer sejak tahun.

Lanjut Asrial Piliang, “Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, semua Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.” sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2007 dan sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2012 “Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, semua Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis.

Terkecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.” 2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, ditegaskan 1. Gubernur dan Bupati/Walikota di larang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenisnya Pemerintah tidak akan mengangkat lagi tenaga honorer atau yang sejenisnya menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, 2. Bagi Gubernur, Walikota/Bupati yang masih melakukan pengangkatan tenaga honorer dan sejenisnya, maka konsekuensi dan dampak pengangkatan tenaga honorer atau sejenisnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Tinggal menunggu waktu kapan Walikota Rudi membuat ketetapan tertulis (Surat) Keputusan Walikota Batam Tentang Pengangkatan Satpol PP Di Lingkungan Pemko Batam sebanyak 500 orang itu yang tentunya Rudi dihadapkan pada syarat sahnya keputusan itu sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU No. 30 Tagun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan: Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Dan bagaimana APBD bisa dipergunakan untuk belanja aparatur yang diangkat dengan keputusan tidak sah? Yang pastinya Walikota Rudi dituntut untuk mengelola keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan” Tentu tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan seorang pejabat untuk kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain atau korporasi.

Kalau tindakan itu dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan korupsi, demikian ungkap Asrial.Ei

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *