Sekda Provinsi Kepri H TS Arif Fadillah, PNS Harus Bersih Dari Korupsi

 

Kepri.TanjungPinang.Ovumnews.Com–Sekretaris Daerah Provinsi Kepri H TS Arif Fadillah menegaskan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri harus bersih dari tindakan korupsi.

Disampaikan Arif saat membuka rapat koordinasi (rakor) dan Supervisi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di lingkungan Pemprov Kepri tahun 2017 di Rupatama Kantor Gubernur Dompak, Rabu (3/5).

Rakor ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan arahan kepada seluruh pemangku kepentingan ataupun penyelenggara negara di Provinsi Kepri untuk dapat menjalankan tugas pemerintahan yang baik dan bersih dari tindak korupsi.

Pencegahan Korupsi merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan terbebas dari korupsi,” ujar Arif dalam sambutannya.

Tidak hanya itu rapat ini juga merupakan komitmen ini akan terus menerus diupayakan perwujudannya tanpa ada kata henti dan Pemprov Kepri dalam menciptakan tatanan pemerintahan yang terbebas dari korupsi.

Dengan jalannya pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi, lanjut Arif secara langsung otomatis akan mewujudkan Peningkatan kesejahteran masyarakat dengan Program realisasi RPJMD oleh karna itu harus dijalankan dengan benar serta dijauhkan dari praktek korupsi.

Kasatgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK Asep Rahmat Suwandha mengatakan bahwa pelaksanaan Korsup ini membutuhkan peran serta yang aktif dari masing-masing daerah yang dalam hal ini di pimpin oleh Sekretaris Daerah nya.

Agar masing-masing daerah mendapatkan informasi yang jelas juga mengetahui langkah-langkah yang utuh dari penyampaian pada rapat ini,” terang ujar Asep.

Pelaksanaan Pencegahan Korupsi hingga saat ini masih belum memberikan dampak yang signifikan. Apalagi yang berkaitan dengan pelaksanaan dilingkup pemerintahan daerah, pada materi yang disampaikan pihak KPK menekankan pencegahan korupsi di tiga hal yaitu; APBN/APBD pada proses penyusunan dan alokasi, pengadaan barang dan jasa dan pelayanan publik serta perizinan.

Terkait ABPN/APBD pada proses penyusunan dan alokasi diharapkan dapat terlepas dari intervensi dari pihak luar, Bansos/hibah yang tidak tepat serta Alokasi dana yang tidak terfokus selanjutnya pada Pengadaan barang dan jasa diharapkan terlepas dari Proses yang tidak transparan, Masih ada mark up harga dan Speksifikasi yang berbeda serta dibidang Pelayanan publik dan perizinan diharapkan mampu terlepas dari banyaknya gratifikasi dan Pelayanan yang tidak prima,” lanjut Asep.

Asep juga menambahkan bahwa dalam Mengoptimalkan kembali fungsi pencegahan korupsi perlu pula didukung pelaksanaan berbasis elektronik, agar bebagai pelaksanaan dibidang pemerintahan dapat mewujudkan transparansi yang akhirnya akan menghasilkan Good Governance dan Clean Government.

Pada kesempatan ini Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang Riono, Sekretaris Daerah Kabupaten Anambas Sahtiar, Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna Wan Siswandi, beserta tamu undangan perwakilan dari OPD terkait di masing-masing Kab/Kota se-Provinsi Kepri.Hasmi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *