Setiap Proyek Dana Pemerintah Wajib Pakai Plank Proyek

 

Limapuluh Kota, Ovumnews.com–-Untuk memenuhi tuntutan tentang keterbukaan informasi, Bupati Limapuluh Kota mengeluarkan instruksi Nomor: 356 Tahun 2018, tentang Keterbukaan Informasi Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Limapulih Kota.

Menurut Wakil Bupati Limapuluh Kota, Ferizal Ridwan, instruksi Bupati tersebut dalam rangka menyikapi azaz keterbukaan publik serta menjawab banyaknya pertanyaan tentang berbagai hal, khususnya tentang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah yang sebagaimana tercantum dalam Amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

“Isi instruksi Bupati seperti termaktub pada poin ke satu, memerintahkan kepada seluruh pejabat pembuat komitmen (PPK) atau tim pelaksana kegiatan (TPK) di Nagari dan penyedia barang/jasa, selaku para pihak yang melaksanakan kontrak pengadaan barang/jasa, agar membuat dan memasang papan informasi (Plank Proyek) terutama untuk pekerjaan yang bersifat konstruksi (fisik), baik yang dilaksanakan secara lelang/tender, pengadaan langsung (PL) maupun yang dilaksanakan secara swakelola di Nagari,” ungkap Wabup Ferizal Ridwan.

Sedangkan pada poin ke dua, ulas Wabup Ferizal Ridwan, menghimbau agar pemasangan papan informasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dilaksanakan sebelum pekerjaan dimulai dan harus mencantumkan sumber dana kegiatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), APBD Kabupaten Limapuluh Kota atau APB Nagari.

Pada poin Ketiga disebutkan, letak dan posisi pemasangan papan informasi harus berada di lokasi pekerjaan bersangkutan yang mudah diakses serta diketahui oleh masyarakat secara luas.

Pada poin ke empat , untuk acara dan kegiatan serahterima dan peresmian pekerjaan pengadaan barang/jasa yang sifatnya langsung diserahkan kepada masyarakat, agar dilaksanakan secara simbolis dan seremonial di Kantor Kecamatan dan/atau Nagari serta dihadiri oleh Pejabat

Pemerintah Daerah Kabupaten Limapuluh Kota. Dalam poin Kelima diterangkan, untuk penyerahan pekerjaan yang bersifat pengadaan barang, agar dilengkapi sengan stiker atau pelabelan (lambang) Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota pada objek/barang yang diserahkan.

Sementara pada poin Keenam ditekankan, untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2017, diminta kepada seluruh Kepala OPD untuk memberikan laporan atas pelaksanaan pemasangan papan informasi (plank proyek) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Kabupaten Limapulih Kota Cq. Bagian Administrasi Pembangunan sesuai kondisi kegiatan masing masing. Kemudian pada poin Ketujuh, pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Keempat, Kelima, dan Keenam dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.

Diakui Wabup Ferizal Ridwan bahwa, instruksi tentang keterbukaan informasi pengadaan barang dan jasa ini, merupakan kewajiban Pemerintah Daerah dalam melaksanakan peraturan perundang undangan, dan dapat mengantisipasi terjebaknya para anggota DPRD dalam pelanggaran pidana pileg (pemilihan legislatif) serta merupakan salah satu wujud dari komitmen pemerintah Daerah dalam bekerja secara profesional.

“Instruksi keterbukaan informasi pengadaan barang dan jasa ini guna menjamin azaz keterbukaan informasi serta memenuhi hak-hak Publik, disamping itu juga akan dapat mengantisipasi terjebaknya para anggota DPRD dalam pelangaran pidana pileg dalam hal kampanye atau pencitraan bagi mereka yang bermaksud mencalonkan diri lagi.

Untuk diketahui, bahwa semua pembangunan yang dilaksanakan melalui pemerintahan itu adalah program kegiatan pemerintah yang bersumber dari APBD Provinsi Sumbar, APBD Kabupaten Limapuluh Kota Atau APB Nagari. Tidak ada dana bersifat pribadi para anggota DPRD. Selanjutnya ini juga merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk berkerja profesional dan ASN yang netral,” tegas Wabup Ferizal Ridwan.  Dody Awal

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *