Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Perkuat Tugas Wartawan

 

Batusangkar.Ovumnews.com— Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik, merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Dengan demikian keberadaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers saling memperkuat dan saling mendukung dalam melakukan pekerjaan jurnalistik yang dilaksanakan kalangan pers.

Ketua Komisi Informasi Sumbar Syamsu Rizal menyampaikan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 sosialisasi informasi publik kepada wartawan Tanah Datar yang digelar Dinas Kominfo Tanah Datar di Batusangkar, untuk memperkuat kerja wartawan dalam memperoleh informasi dari pejabat publik.Selasa (23/5).

Dalam memperoleh informasi, wartawan selain menggunakan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, juga dapat menggunakan UU Nomor 14 tahun 2008,” katanya saat menjadi narasumber pada sosialisasi jurnalistik bagi wartawan Tanah Datar di Batusangkar

Bila ada pejabat publik yang tidak mau berkomentar atau mengatakan “no comment” sementara informasi tersebut untuk kepentingan masyarakat, maka wartawan dapat mendesak pejabat tersebut dengan UU tentang KIP.

Bila pejabat publik tersebut masih tidak mau memberikan informasi maka kita dapat mengajukan sengketa kepada Komisi Informasi,” tambahnya.

Ia menjelaskan untuk mengajukan sengketa informasi tersebut prosedurnya mudah, seseorang yang meminta informasi jika dalam jangka waktu 10 hari tidak diberikan maka bisa diperpanjang tujuh hari lagi.

Setelah itu jika tidak diberikan juga maka ia bisa mengajukan surat keberatan dan melaporkannya kepada KI dengan membawa identitas lengkap serta bukti permintaan informasi.

Lanjutnya pejabat publik hendaknya memberikan kemudahan pelayanan terhadap masyarakat untuk memperoleh informasi karena hal ini akan melahirkan masyarakat yang cerdas dan kuat, yang dapat mendorong pemerintahan menjadi baik dan bersih.

Masyarakat yang selalu mendapat informasi dari pemerintah ataupun badan publik secara berkala, akan menjadi masyarakat yang kritis namun aktif berpartisipasi memberikan saran positif. Untuk itu, seluruh badan publik tidak perlu ragu membuka pintu informasi ke masyarakat,” ujarnya.

Informasi yang dibuka tersebut tidak sekedar informasi keuangan, tapi juga tentang peraturan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Setiap masyarakat berhak memperoleh informasi yang lengkap dan akurat dan mereka bisa memintanya kepada pemerintah sesuai prosedur,” tambahnya.

Sekretaris Dinas Kominfo Tanah Datar, Yusrizal mengemukakan pengelolaan sistem informasi yang baik terhadap setiap program dan penyelenggaraan pemerintah daerah akan membantu dalam hal pelaporan pertanggungjawaban.

Sebab informasi publik kini sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat dalam melaksanakan setiap interaksi. Apalagi dewasa ini tingkat kebutuhan informasi publik sangat diperlukan terutama di media elektronik maupun media sosial,” sebutnya.

Pihaknya berkomitmen untuk mendorong dan ikut membantu seluruh unsur pemerintah daerah mulai dari OPD hingga ke tingkat kecamatan dan nagari.

Diharapkan ke depannya  segala data, dokumentasi, atau akses informasi yang ada pada semua instansi pemerintah daerah dapat memenuhi kebutuhan informasi masyarakat,” ujarnya. Hasmi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *