Temuan BPK, Keuangan RSUD Embung Fatimah Batam Disorot

 

Batam.Ovumnews.Com–Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Kepri menyorot , Pengelolaan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah Batam ,sebab beberapa laporan keuangan menjadi catatan. Meski begitu, Pemko Batam tetap menerima opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

Perwakilan BPK Kepri Joko Agus Setyono mengatakan, sesuai ketentuan pemeriksaan, pihaknya memberikan beberapa catatan yang perlu diperbaiki oleh Pemko Batam. “Ada beberapa catatan, saya tak ingat,” ujarnya usai menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Kepri Semester 1 di lantai V Kantor BPK Kepri, Senin (5/6).

Pengelolaan keuangan di RSUD, perlu diperbaiki karena sejauh ini anggaran RSUD berasal dari dua sumber yakni Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan juga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Secara rinci silahkan baca hasil laporan. Rekan-rekan wartawan bisa mendapatkan dengan ketentuan ajukan surat,” kata Joko.

Beberapa catatan itu, BPK rekomendasikan perbaikan, paling lambat 45 hari setelah disampaikan laporan ini. Perbaikan yang direkomendasikan mulai dari sistem hingga pengelolaan. “Opini WTP secara keseluruhan. Namun, kami beri catatan karena dalam laporan keuangan, catatannya masih di bawah batas yang kami tetapkan,” ujarnya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Batam Abdul Malik mengatakan, sejauh ini pihaknya juga belum membaca secara keseluruhan hasil pemeriksaan BPK tersebut. Namun, jika ada catatan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bersangkutan akan dikoordinasikan. “Mana yang menjadi catatan BPK, tentu kami koordinasikan dengan Direktur RSUD.

Untuk RSUD ini, pihaknya sudah memperbaiki sistem keuangan. Bahkan beberapa waktu lalu sudah diresmikan transaksi non tunai untuk rumah sakit yang berlokasi di Batuaji itu. “Non tunai, diharapkan pertanggungjawaban keuangan lebih transparan, sehingga nanti bendahara tidak bisa menerima uang tunai lagi,” ujarnya.

Anggaran yang berasal dari BLUD sebesar Rp85 miliar. Namun, Malik tak mengingat anggaran yang berasal dari APBD. “Ini pemeriksaan keuangan tahun lalu. Kalau detail anggaran nanti lihat ke kantor,” katanya.

Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengatakan, untuk sistem keuangan RSUD ini memang menjadi sorotan. Bahkan untuk memperbaiki itu Wali Kota sudah mengganti beberapa pejabat di lingkungan RSUD tersebut. Tapi ada beberapa orang lagi harus saya ganti,jelasnya.

Tujuannya, agar semua sistem yang baru seperti penerapan non tunai benar-benar diterapkan. Langkah ini bertujuan agar semua anggaran yang ada bisa dipertanggungjawabkan. “Ini untuk laporan ke depan,” kata Rudi.

Yang sudah menjadi temuan BPK, pihaknya sudah merekomendasikan Sekretaris Daerah (Sekda) Batam Jefridin bersama Inspektorat memanggil pihak RSUD untuk menyelesaikan apa yang menjadi temuan BPK. “Apa yang menjadi temuan, selesaikan saja. Kalau tidak selesai berarti ada yang tak bisa dipertanggung jawabkan.OVN 03

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *