Temuan BPK RI Belum Ada Tindak Lanjut Dugaan Ada Kerugian Negara Sekitar Rp455 triliun. di PT Freeport Indonesia

 

Jakarta ,Ovumnews.com– Arie Chandra SH, Ketua wacth Relation of Corruption WRC ,mengatakan bahwa Berdasarkan UU Nomor 15/2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan, pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan pemeriksaan diterima.

Kalau temuan tersebut BPK tidak ditindaklanjuti, maka yang akan menindaklanjutinya adalah penegak hukum. Ini tentu bahaya,” katanya.

Dalam pemeriksaan BPK, selalu ada catatan-catatan penting yang harus diperhatikan. Catatan seperti inilah yang menurut dia harus diselesaikan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyatakan ada dua pelanggaran terkait lingkungan yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia (PTFI). Dalam dua pelanggaran tersebut mengakibatkan adanya potensi kerugian negara mencapai sekira Rp455 triliun.

Arie juga mengulas bahwa temuan ini merupakan hasil pemeriksaan BPK atas Kontrak Karya Freeport tahun 2013-2015 pada Kementerian ESDM, Kementerian LHK dan instansi terkait lainnya di Jakarta, Jayapura, Timika dan Gresik.

  1. Dua Pelanggaran yang Dilakukan Freeport

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mendapatkan dua temuan terkait lingkungan yang dilakukan PT Freeport Indonesia (PTFI) yakni penggunaan kawasan hutan lindung seluas minimal 4.535 hektare (ha) dalam kegiatan operasional yang tanpa izin pinjam pakai. Hal ini tercatat bertentangan dengan Undang-Undang Kehutanan No.41 Tahun 1999 Jo UU no.19 Tahun 2004.

Temuan kedua, Freeport telah menimbulkan perubahan ekosistem akibat pembuangan limbah operasional penambangan (tailing) di sungai, hutan, muara dan telah mencapai kawasan laut.

  1. Kerugian dari Dua Pelanggaran Tersebut

Pertama, pelanggaran penggunaan kawasan hutan lindung seluas minimal 4.535 hektare (ha) dalam kegiatan operasional yang tanpa izin pinjam pakai.

Dalam temuan ini terdapat potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang hilang sejak tahun 2008, di mana PP No.2/2008 yang mengatur tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berasal dari penggunaan kawasan hutan, terbit.

Berdasarkan hitungan BPK dengan Direktorat Planologi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, apabila IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) Freeport dapat segera terbit potensi PNPB negara sebanyak Rp33,853 triliun per tahunnya.

Angka ini terdiri dari areal pinjam pakai yang seluas 738,60 ha dengan potensi Rp2,954 triliun, kemudian areal persetujuan Prinsip PKH 2013 seluas 2.000 ha dengan potensi Rp20,339 triliun. Selain itu terdiri juga dari tambahan area di dataran rendah seluas 1,158 ha yang berpotensi Rp4,632 triliun, juga penambahan luasan dalam evaluasi seluas 639,13 ha yang berpotensi Rp5,868 triliun.

Dengan demikian, selama 8 tahun atau sejak PP diterbitkan pada 2008 hingga tahun 2015, total potensi PNBP yang tidak diterima mencapai Rp270,831 triliun.

Kedua, pembuangan limbah operasional penambangan (tailing) di sungai, hutan, muara dan telah mencapai kawasan laut.

Kerugian dari perubahan ekosistem yang rusak akibat pembuangan limbah yang berlebihan oleh Freeport ini setidaknya tercatat mencapai Rp185 triliun. Ini terdiri dari penampungan tailing atau ModADA (Modelling Ajkwa Deposition Area) sebesar Rp10,70 triliun, muara sekira Rp 8,211 triliun, dan laut sekira Rp166 triliun.

  1. Hanya Freeport yang Melakukan Pelanggaran

Dari 13 perusahaan pertambangan asing di Indonesia, hanya Freeport saja yang tak penuhi aturan.

Dia pun menegaskan, semua aturan dan regulasi yang harus dipenuhi perusahaan pertambangan harus dilakukan dan ditaati semua perusahaan, tak ada pengecualian.

“Kita dukung 1.000% investasi dari luar (asing), tapi tolong hormati regulasi di Republik ini,” tegasnya.

  1. Belum Ada Tindak Lanjut

Arie mengatakan, laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas Kontrak Karya Freeport itu pun telah disampaikan pada kementerian terkait, DPR, terkhususnya pada pihak Freeport. Namun, hingga saat ini tidak ada tindak lanjut dari Freeport untuk menangani pelanggaran ini.

Sampai hari ini setelah kurang lebih satu tahun BPK sampaikan hasil audit, tidak ada tindak lanjut signifikan dari Freeport. Ini Freeport tidak punya goodwill (itikad baik) terhadap persoalan untuk di Papua ini,” Pungkasnya. BIN/Tim

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *