Temui Sengkarut Proyek PU, Wabup Murka. Institusi Hukum Diam

 

Limapuluh Kota.Ovumnews.com–Publik luas tentunya geram mempertanyakan haknya atas buruknya kinerja Institusi penegakkan hukum, khususnya tentang pencegahan korupsi serta penyimpangan uang hasil pajak rakyat diranah Luak Bungsu.

Masyarakat Luak Bungsu tersebut, tentunya merasa bangga serta puas atas kepedulian Wabup, Ferizal Ridwan ternyata konsent dengan janji serta visinya ketika pencalonan dirinya waktu Pilkada Desember 2015 lalu. Hal tersebut dibuktikan kepedulian baik disiplin kinerja bawahannya, juga penggunaan anggaran, akhir-akhir ini jadi sorotan tajam.

Masyarakat Limapuluh Kota, tentunya sambut hangat atas keberanian putra Lareh Sago Halaban itu, ditengah kekecewaan warga atas janji-janji manis Bupati, Irfendi Arbi ternyata isapan jempol, Buya Ferry tampil sejukan suasana.

Pasalnya, aksi nyata atas laporan masyarakat atas sengkarut kinerja khususnya Dinas PU, Buya dapatkan kinerja berdasarkan ego sektoral yang diperlihatkan Kadis PU, Ir.Edwar yang berdampak kerugian keuangan daerah serta masyarakat atas pekerjaan Rabat Beton dan

Pengaman jembatan pertigaan Solok Bio-Bio Kec. Harau, telah selesai dua bulan lalu, tapi belum ada serah terima antara rekanan dan PU, ternyata kini pekejaan tersebut telah diacak-acak pekerjaan lain yakni pekerjaan jaringan air bersih atau air minum, demikian kesal Wabup melalui status Instagramnya, Kamis, 13/10 lalu.

Masih mengutip statement Wabup, Kok bisa begini ya.Proyek belum dimanfaatkan, bahkan belum diserah terimakan, ternyata sudah ada pembongkaran untuk kepentingan PDAM.

Dikatakannya, jika perencanaan dan DED seluruh kegiatan ini benar, saya kira tidak akan terjadi seperti ini, ujarnya persoalan ini akan ditelusuri tuntas.

Dilain pihak relawan LSM AMPERA, Yulidarmi dari investigasinya dilapangan kepada media ini laporkan bahwa Kegiatan Jaringan Air Bersih dengan pekerjaan Sistem Penyediaan Air Minum IKK Harau dengan sumber air Malanca dikerjakan CV. Teknik Dirgantara Padang, nilai Rp.1.051.240.000, sejak 1 Agustus 2016, berpotensi dijerat UU Tindak Pidana Korupsi, demikian papar Yuli.

Pasalnya, berdasarkan investigasinya dilapangan, pihak banyak temui kejanggalan pada pekerjaannya. Selain itu pihaknya tidak temui pelaksana serta sosok pengawas, ujarnya.

Sementara, Yunaswen, yang disebut- sebut Kabid Perencana sekaligus PPK proyek tersebut, berusaha dimintakan tanggapannya oleh wartawan, baik dikontak atau sms lewat ponselnya 0852740080xx, hingga berita ini terkesan menghindar.(ei)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *