Tender Proyek Kelok 9 Sumbar Diduga Sarat KKN Penjarahan Uang Negara

 

Mafia tender atau yang lebih popular disebut “lingkaran setan tender-tenderan“ yang berpotensi merugikan keuangan negara milyaran rupiah seperti indikasi korupsi proses lelang dan penetapan pemenang Proyek Pembangunan Jembatan Kelok 9 Tahap 2B Tahun Anggaran 2012 di Kantor BPJN Wilayah I Sumbar yang berpotensi rugi keuangan negara Rp 17 Milyar lebih dari selisih penawar terendah dengan penawar yang dimenangkan pejabat berwenang terkait proses lelang ini.

Sumbar.ovumnews.com–Rekor indikasi tender diatur dalam proyek-proyek besar yang berpotensi rugi keuangan negara milyaran rupiah yang nota bene adalah uang rakyat mungkin Sumbar salah satunya. Persyaratan administrasi yang tidak lengkap terkesan menjadi siasat yang dicari-cari untuk memenangkan perusahaan yang dijagokan pejabat berwenang dalam memproses tender tersebut.

Sementara harga yang seharusnya dikompetisikan dan telah menjadi roh pelelangan itu seakan dikesampingkan. Lebih ironinya lagi, Pelelangan Proyek Pembangunan Jembatan Kelok 9 Tahap 2B Tahun Anggaran 2012 oleh POKJA di Kantor Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Wilayah I Provinsi Sumatera Barat yang terindikasi kasus korupsi yang berakibat rugi keuangan negara mencapai Rp 17 Milyar lebih.

Tak tanggung-tanggung, penggiat anti korupsi yang seharusnya diberi reward oleh Pemerintahan Presiden Joko Widoo yang kesohor dengan Nawacita-nya itu pada Maret 2012 lalu melaporkan hasil investigasi yang dilakukannya sejak awal proses pelelangan hingga penetapan pemenang ke Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

Sang-Penggiat Anti Korupsi itu merinci, Rekayasa Proses Pengadaan Proyek Pembangunan Jembatan Kelok 9 Tahun Anggaran 2012 pada Direktorat Jenderal Bina Marga, pada awalnya direncanakan hanya 1 paket dengan pagu dana sebesar Rp 189 Milyar sehingga sesuai dengan Perpres 54 Tahun 2010 dapat dinyatakan sebagai pekerjaan kompleks.

Dengan demikian dapat dilakukan persyaratan-persyaratan tambahan dan proses pengadaannya dilakukan secara prakualifikasi (2 tahap), akan tetapi karena satu dan lain hal terpaksa paket tersebut dipecah menjadi 2 bagian.

Bagian pertama, Paket Pembangunan Jembatan Kelok 9 Tahap 2B dengan pagu dana sebesar Rp 67,6 Milyar. Oleh karena pagu dana lebih kecil dari Rp 100 Milyar, maka proses pengadaan dilakukan secara pelelangan umum dengan sistem pascakualifikasi. Bagian ke dua, Paket Pembangunan Jembatan Kelok 9 Tahap 2A dengan pagu dana sebesar Rp 122 Milyar.

Oleh karena pagu dana lebih besar dari Rp 100 Milyar, maka proses pengadaan dilakukan secara prakualifikasi dan kompleks. “Indikasi awal dalam pengadaan ke dua paket ini, telah direncanakan akan dimenangkan oleh PT ADHI KARYA dan PT WASKITA KARYA karena kedua perusahaan tersebut diduga telah menginvestasikan dana terlebih dahulu kepada oknum tertentu untuk pengalokasian APBN untuk mendanai proyek tersebut,” tulis Sang-Penggiat Anti Korupsi itu dalam laporannya kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar.

Dalam rangka pengamanan Paket Kelok 9 Tahap 2A karena PT Hutama Karya, dianggap “mbalel “ pada apket sebelumnya yaitu Paket Kelok 9 Tahap 2B, maka oknum-oknum di Kantor Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional II mulai mengusulkan “blacklist” terhadap PT Hutama Karya, terkait paket lainnya di Provinsi Jambi.

Hal ini disebabkan PT Hutama Karya menolak investasi terlebih dahulu kepada oknum-oknum tertentu, sehingga PT Hutama Karya memasukan Harga Penawaran pada Paket Kelok 9 Tahap 2B secara bersih (tanpa mark up buat kepentingan oknum-oknum tertentu).

Ironisnya lagi, demi pengamanan paket ini Kasatker Proyek sebelumnya telah dilengserkan karena dianggap tidak loyal dalam mendukung rekayasa proses pengadaan.

Calon Pemenang Paket Jembatan Kelok 9 Tahap 2A : Karena PT ADHI KARYA telah ditunjuk sebagai pemenang pada Paket Kelok 9 Tahap 2B maka sekarang giliran PT WASKITA KARYA ditunjuk sebagai pemenang atau PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN dengan berbagi job di antara keduanya, sehingga pembagian menjadi Rp 60 Milyar per perusahaan. “Lengkap sudah rekayasa penjarahan uang negara pada Proyek Pembangunan Jembatan Kelok 9 di Provinsi Sumatera Barat,” tulisnya rada kecewa.

Laporan Pengaduan Indikasi Kasus Korupsi pada Proses lelang, Penetapan Pemenang Proyek Pembangunan Jembatan Kelok 9 Tahap 2B Tahun Anggaran 2012 di Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah I Provinsi Sumatera Barat ini mengundang komentar para aktivis anti korupsi yang ada di daerah ini.

Umumnya, mereka sangat menyesalkan tindaklanjut dari laporan itu tidak jelas di Kejati Sumbar. Sebab, di mata mereka, setiap indikasi tindak pidana korupsi harus ditindaklanjuti baik karena ada laporan maupun tidak karena korupsi adalah delik biasa yang harus ditindaklanjuti tanpa ada laporan.ovn03

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *