Terkait 825 Satpol PP Ilegal, Wako dan KaSat Pol PP Batam Terancam Pidana

 

Batam.Ovumnews.com–Walikota Kota Batam, M Rudi, SE serta Kepala Satuan Polisi Pamong Paraja, Hendri, terancam dijerat hukum. Seyogyanya Aparat Penegak hukum proaktif terkait 825 anggota Satpol PP Ilegal yang telah tertipu.

Setidaknya, demikian statement Direktur Eksekutif LSM AMPERA Indonesia, Wilayah Provinsi Riau dan Kepri, Asrial Piliang SH, kepada media ini. Dipaparkan Asrial, hal tersebut terkait nasib sial yang tengah dialami 825 orang anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang direkrut Pemko Batam, telah jadi korban penipuan Pemko Batam. Secara hukum berlaku di negeri ini Walikota Batam, M Rudi, SE, serta KaSat Pol PP, harus bertanggung jawab,dan berpotensi dijerat hukum.

Menurut Aktifis yang vocal memperjuangkan nasib masyarakat yang tertindas itu, sekian bulan 825 personil telah dipekerjakan dengan atribut lengkap. Sekian bulan tidak menerima upah atau honor, kini tidak diakui keberadaannya lalu di rumahkan,meskipun kasus ini dilaporkan kepolisi. Lantas bisakah Walikota Batam, M. Rudi bisa lepas tanggung jawab ?.

Seyogyanya, sengkarut dugaan penipuan terhadap 825 anggota Satuan Polisi Pamong Paraja (Satpol PP) yang direkrut Pemko Batam, diketahui juga dipalak hingga puluhan juta itu,kini di rumahkan. Walikota Batam M. Rudi, serta KaSat Pol PP, Hendri harus dimintakan pertanggung jawab dimuka hukum. Tidak cukup hanya nonjobkan jabatan KaSat Pol PP, lantas persoalan selesai

Penegasan Direktur Eksekutif LSM AMPERA Indonesia, Wilayah Riau dan Kepri, Asrial Piliang, SH. Pasalnya, Dari data yang berhasil dihimpun tim investigasi LSM AMPERA Indonesia di lapangan, bahwa perekrutan 825 calon personil Satpol PP tersebut, diketahui terjadi pungutan liar oleh oknum bervariasi yakni senilai Rp.15juta hingga Rp.30 juta per orang

Lanjut Asrial Piliang, atas kebijakan Walikota Batam, M. Rudi, SE, tentang penetapan sebanyak 500 orang Satpol PP sebelumnya, telah kangkangi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 814.1/169/SJ tanggal 10 Januari 2013 merupakan penegasan tentang larangan pengangkatan tenaga honorer setelah tahun 2005 kepada seluruh Gubernur, Walikota dan Bupati di seluruh Indonesia.

Dalam Surat Edaran Mendagri itu, secara tegas tekankan a : 1. jajaran instansi pemerintah di seluruh Indonesia ditegaskan berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 Pasal 8 Gubernur, Walikota dan Bupati di seluruh Indonesia dilarang mengangkat tenaga honorer sejak tahun.

Lanjut Asrial Piliang, “Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, semua Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.” sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2007 dan sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2012 “Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, semua Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis.

Terkecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.” 2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, ditegaskan 1. Gubernur dan Bupati/Walikota di larang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenisnya Pemerintah tidak akan mengangkat lagi tenaga honorer atau yang sejenisnya menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, 2. Bagi Gubernur, Walikota/Bupati yang masih melakukan pengangkatan tenaga honorer dan sejenisnya, maka konsekuensi dan dampak pengangkatan tenaga honorer atau sejenisnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Tinggal menunggu waktu kapan Walikota Rudi membuat ketetapan tertulis (Surat) Keputusan Walikota Batam Tentang Pengangkatan Satpol PP Di Lingkungan Pemko Batam sebanyak 500 orang itu yang tentunya Rudi dihadapkan pada syarat sahnya keputusan itu sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU No. 30 Tagun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan: Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB. Dan bagaimana APBD bisa dipergunakan untuk belanja aparatur yang diangkat dengan keputusan tidak sah? Yang pastinya Walikota Rudi dituntut untuk mengelola keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan

Tentu tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan seorang pejabat untuk kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain atau korporasi. Kalau tindakan itu dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan korupsi, demikian ungkap Asrial.

Ketua DPRD dan Wawako Batam Setuju Dibawa Keranah Hukum
Dilain tempat, Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto kepada wartawan katakan setuju jika persoalan perekrutan sekitar 825 anggota Satpol PP Kota Batam yang bermasalah dibawa ke ranah hukum. Sebab, perekrutan itu tak pernah diusulkan Pemko Batam ke DPRD.

Kita berharap ada solusi terbaik. Tetapi sampai saat ini ternyata tak ada. Tak jadi malasah kalau dibawa ke ranah hukum,” kata Nuryanto, Selasa (20/9/2016).
Nuryanto berujar, sekitar tahun 2014 lalu, DPRD Batam sempat akan melakukan pembahasan untuk perekrutan anggota Satpol PP. Namun, hal itu tak dilanjutkan lantaran usulan dari Pemko Batam tidak ada. “Ternyata sampai sekarang tak ada usulan dari pemerintah,” ujarnya.

Menurut Politisi PDI Perjuangan ini, ada beberapa aturan yang menjegal pemberian gaji dan pengakuan ratusan Satpol PP itu. Selain UU Aparatur Sipil Negara (ASN), ada beberapa aturan lain, seperti UU nomor 23 tahun 2014, PP nomor 6 tahun 2010 dan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 4, tentang jabatan dan fungsional Satpol PP.

Dalam aturan itu, Satpol PP harus berstatus PNS. “Sesuai dengan aturan itu, kita tak bisa paksakan. Mudah-mudahan Pemko Batam ada solusi lain,” ungkap Nuryanto.
Sebelumnya, Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad, mengakui tak ada jalan keluar untuk menyelesaikan persoalan gaji dan status 825 anggota Satpol PP. Kata Amsakar, pihaknya tak menemukan formula yang bisa digunakan sebagai jawaban atas persoalan tersebut.

“Masalah tak bisa diselesaikan. Kami bukan tak mau membantu, tetapi formulanya tak ada yang pas,” kata Amsakar, di Kantor DPRD Batam usai mengikuti rapat Paripurna, Senin (19/9/2016) siang.

Menurut Amsakar, ada dua faktor yang membuat permasalahan Satpol PP tak bisa diselesaikan. Faktor pertama soal penggajian yang tidak masuk dalam anggaran dan kalau pun bisa dianggarkan, nilainya cukup besar.

Foktor kedua, sambung Amsakar, soal UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Di mana, dalam UU itu diatur soal yang bisa menjadi Satpol PP, mereka yang sudah menjadi PNS atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Penerimaan Satpol PP dari P3K, kata Amsarkar, harus mempertimbangkan soal Analisa Beban Kerja (ABK). Pengangkatan Satpol PP harus seimbang dengan rasio permasalahan sosial yang ada di Batam.

Kalau dipaksakan susai ABK, paling yang diterima hanya 100 orang. Saya rasa, hal ini tidak bisa menyelesaikan masalah yang ada sekarang,” ungkapnya.

Amsakar juga berujar, Pemko Batam mempersilahkan jika persoalan Satpol PP itu dibawa ke ranah hukum. Sebab, ia tidak akan pernah melakukan pembiaran terhadap masalah sekecil apapun di Pemko Batam. “Kalau merasa ada yang masuk ke ranah hukum, dilaporkan saja,” ujarnya.Edwar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *