Terkait Dugaan KKN Pengadaan Lahan BBI Payakumbuh Oknum Kadis Sesumbar, Kejaksaan Bungkam ?

 

Payakumbuh,Ovumnews.com- Meskipun masyarakat Kota Payakumbuh, telah heboh gunjingkan pengadaan lahan BBI (Balai Benih Ikan) oleh Dinas Prikanan Kota setempat, dituduh sarat KKN, juga dapat gugatan dari kaum pemilik lahan. Sedangkan Kadis Prikanan dan Peternakan, sesumbar, namun aparat penegak hukum terkesan bungkam. Benarkah demikian ?.

Agaknya, sikap pro aktif Kejaksaan Negeri Payakumbuh, perlu dicurigai. “Ada Apa Dibalik Bungkamnya Kejaksaan”, atas gugatan anak kemankan Dt. Permato Nan Sabatang, prihal jual beli tanah kaumnya antara Efendi Sae dan Dinas Prikanan dan Peternakan Payakumbuh. Pasalnya, berdasarkan temuan Lembaga Tinggi Kajian Komando Pengendalian Strategis Keamanan Nasional (LT-KPSKN RI) ditenggarai sarat KKN, demikian ujar Harimanto, Koorda Kab. Limapuluh Kota.

LT-KPSKN RI, koorda Limapuluh Kota, menyikapi acuan Kadis Dinas Prikanan dan Peternakan Kota Payakumbuh, Ir. Depi Sastra dan Pejabat Pembuat Komitmen, Ir. Kurnia Iskandarsyah, pada proses pengadaan tanah untuk peruntukan pembangunan lahan BBI, dengan menggunakan jasa konsultan CV. Majasha Kencana Agung dilahan pertanian seluas 6.256 m2, meskipun berdasarkan Sertifikat No.19 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Kota Payakumbuh serta pendaftaran peralihan Hak, Akta Jual Beli tanggal, 23-3-1998 No.15/Pyk.Timur/1998 yang dibuat oleh Camat Payakumbuh Timur selaku PPAT, kepada Efendi Sae dan Eri Yopi, meskipun digugat Anak Kemanakan Kaum Dt. Permato Nan Sabatang ke Kejaksaa, juga tidak sesuai dengan UU RI NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM, juga diduga sarat KKN, namun tidak terlihat penangan serius dari institusi Adhyaksa dibawah komando, Hasbi, SH itu, ketus Harimanto.

Dikatakannya, jika rujukan Dinas Prikanan dan Peternakan Kota Payakumbuh, kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan BBI berdasarkan UU RI NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUBAB IV PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH, ujar Harimanto sangatlah bertolak belakang.

Juga, pada Bagian Kesatu Umum Pasal 10 Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan: a. pertahanan dan keamanan nasional; b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api; c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal; e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi; f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik; g. jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah; h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah; i. rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;
j. fasilitas keselamatan umum; k. tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah; l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik; m. cagar alam dan cagar budaya; n. kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa; o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa; p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah; q. prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan r. pasar umum dan lapangan parkir umum, demikian paparnya.

Dilain pihak, Koorda LT-KPSKN Pers RI, Kab. Limapuluh Kota itu, juga mensinyalir adanya mark Up harga, rekayasa serta pemaksaan oknum Anggota DPRD setempat, yakni oknum Nsr. Dari Fraksi PKS bersama- sama Kadis prikanan dan Peternakan Kota Payakumbuh, atas dugaan kongkalikong proses Gantirugi sebidang sawah selaus 6.256 m2 peruntukan pembangunan BBI oleh Pemko Payakumbuh. Pasalnya, berdasarkan sumber yang layak terkait NJOP tanah tersebut, harganya tanah diseputar zona tersebut adalah Rp.20.000/ m2.

Lantas, luas lahan 6.256 m2 x Rp.20.000 =Rp.125.120.000,-, telah terjadi mark up harga sebesar Rp.409.260.000,- oleh Dinas terkait dengan memakai Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan (MBPRU), dengan nilai Ganti rugi senilai Rp. 534.400.000, papar Harimanto.
Soalnya, atas kesepakatan Anak Kemanakan Dt. Permato Nan Sabatang Nagari Aia Tabit Kec. Payakumbuh Timur, dalam suratnya, tanggal 5 Maret 2016 Kepada Kejaksaan negeri setempat, memohon pengusutan.

Dalam surat tersebut, Anak Kemanakan Dt. Permato Nan Sabatang berkirim surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh, memohon agar di usut dugaan Kongkalikong proses Gantirugi sebidang sawah peruntukan pembangunan BBI ( Balai Benih Induk ) pada sebidang sawah milik Kaum Dt. Parmato Nan Sabatang, yang bersertifikat a.n Efendi Sae dan Ery Yopi oleh Badan Pertanahan Kota Payakumbuh.

Adapun kejanggalan persetujuan akta jual beli tanah tersebut tidak dilakukan secara transfaran. Karena Mamak Kami Dt. Parmato Nan Sabatang telah dilecehkan sebagai Kepala Kaum, karena tidak di ikut serta dalam proses jual beli/ Ganti rugi sebidang sawah tersebut. Bahkan sengaja ditinggal oleh saudara Nasrul (adik sepupu Dt, Parmato Nan Sabatang ), yang juga adalah Anggota DPRD Kota Payakumbuh, utusan dari Fraksi PKS.

Sementara, persetujuan jual beli/ Ganti rugi sebidang tanah atau sawah tersebut, ternyata Lurah, Camat serta Ketua KAN Kenagarian Air Tabit Kec. Payakumbuh Timur turut terlibat.

Berdasarkan kronologis diatas terlihat ada kejanggalan dan dugaan permainan dari para pejabat perangkat Pemerintahan Daerah untuk meloloskan harga tanah yang sengaja di tinggikan jauh diatas harga NJOP setempat.

Anak kemanakan Dt. Permato Nan Sabatang, yang merasa telah dirugikan baik moril ataupun materil, menuntut keadilan hak kaum kami yang sudah dirampas. Juga memohon untuk ditinjau ulang semua proses pembuatan sertifikat tanah kaum tersebut siapa yang memberikan Kesepakatan kaum untuk melepas hak kaum menjadi hak pribadi a.n Efendi Sae ( statusnya sebagai Sumando ). Dan sebelumnya status tanah tersebut oleh Efendi Sae, adalah pegang gadai.

Juga menurut pengakuan sdr. Efendi Sae, selaku penjual, hanya menerima uang dari penjualan/ Gantirugi itu hanya senilai Rp.250 juta sebagai penggati uangnya ( Pegang Gadai ), demikian tegas Harimanto menirukan isi surat tersebut.

Dilain pihak, wartawan yang berhasil mintakan tanggapan, baik Kadis Prikanan dan Peternakan Kota Payakumbuh, Ir. Depi Sasra dan PPKnya, Ir. Kurnia Iskandarsyah, “ Silahkan saja mereka digugat. Karena pihaknya akui dalam proses pengadaan tanah untuk Pembangunan BBI, telah mengacu aturan yang berlaku”, demikian ujar mereka.( edw)Ovn03

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *