Terkait HPN 70 di Padang. BW Luak Limopuluah Mintai Sumbangan.

 

Payakumbuh- Ovumnews.com– Sungguh sikap memalukan serta nekad, yang telah dilakukan Peguyuban wartawan ( Balai Wartawan Luak Limapuluh- red), juga diketuai,Marjohan oknum ASN ( Kasi Pemberitaan Humas Pemkab Limapuluh Kota, serta Sekretaris, Medy. S diketahui mintai sumbangan kepada OPD, Anggota DPRD Kab.Limapuluh Kota/ Kota Payakumbuh Bank serta BUMD lainnya terkait Hari Pers Nasional 70, 5-10 Februari 2018 mendatang di Padang.

Dalam suratnya Balai Wartawan Luak Limopuluah No. 01/BW/2018 tertanggal 6 Januari 2018, prihal, mohon bantuan sumbangan dana yang ditanda tangani Ketua, Marjohan serta Sekretaris, Medy. S, konon tidak diketahui seluruh anggota telah masukan ke kepada seluruh OPD Kab/ Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD Kab/ Kota, Bank serta BUMD Kab.Limapuluh Kota/ Kota Payakumbuh.

Dalam surat tersebut, dalam rangka menyambut dan memeriahkan HPN ke. 70 tahun 2018 di Padang Sumatera Barat yang akan dilaksanakan pada tanggal, 5- 10 Februari 2018. Berkaitan hal tersebut para wartawan/i yang tergabung dalam Balai Wartawan Luak Limopuluah, yang ikut dalam kegiatan HPN itu bermohon untuk berpartisipasi membantu ringankan biaya transportasi/akomodasi penginapan wartawan selama di kota Padang, demikian isi surat pada kop BW Luak Limopuluah, dengan lugasnya.

Padahal, Dewan Pers secara tegas pada Surat Imbauan Dewan Pers Menjelang HPN 2018 di Padang, bernomor 36/DO/K/I/2018, tanggal 26 Januari 2018. ditujukan kepada Sekretariat Negara; Kapolri; Kementerian Komunikasi dan Informatika; Kementerian Dalam Negeri; Pimpinan BUMN/BUMD; Karo Humas dan Protokoler Pemprov, Pemkab, Pemkot se-Indonesia; dan Pimpinan Perusahaan di Indonesia.

Dalam surat yang ditandatangani langsung oleh Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo itu, tegaskan, bahwa menjelang pelaksanaan Hari Pers Nasional (HPN) ke-70 yang akan dilaksanakan pada 5-10 Februari 2018 di Padang, Sumatera Barat, Dewan Pers mendapat pengaduan tentang adanya sejumlah orang yang mengaku mewakili organisasi profesi wartawan, perusahaan pers, organisasi, maupun individu telah mengirimkan surat ke berbagai instansi, pemerintah daerah, maupun perusahaan dengan tujuan meminta dukungan, bantuan uang, partisipasi dan fasilitasi.

Dewan Pers mengimbau kepada semua pihak untuk tidak melayani permintaan bantuan, permintaan barang, permintaan sumbangan dalam bentuk apapun yang mungkin diajukan oleh organisasi pers, perusahaan pers, ataupun organisasi wartawan.
Hal ini untuk menghindari penipuan oleh para oknum yang mengaku-ngaku sebagai wartawan ataupun perusahaan pers. Semua bentuk bantuan dan sponsor-ship hanya dilakukan melalui Panitia HPN ke-70 secara resmi.

Dewan Pers tak bisa menolerir adanya praktik buruk di mana wartawan, perusahaan pers, atau organisasi wartawan yang banyak bermunculan belakangan ini meminta-minta sumbangan atau bantuan dengan alasan untuk HPN.

Bila ada oknum wartawan yang mengaku dari media ataupun sebuah organisasi wartawan menghubungi Bapak/Ibu dan meminta dengan cara memaksa, memeras, atau bahkan mengancam, sebaiknya mencatat identitas atau nomor telepon atau alamat mereka dan melaporkannya ke kantor polisi terdekat. Bisa juga melaporkannya ke kantor Dewan Pers.

Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, terdapat larangan bagi PNS dan sanksi jika melanggar. Lantas, bagaimana status Marjohan, staf Bagian Humas Pemkab Limapuluh Kota, juga berprofesi sebagai wartawan.
Menjalankan tugas dan fungsi sebagai wartawan jelas pekerjaan bertolak belakang dengan kedinasan sebagai PNS seharusnya mengabdi pada negara selaku ASN sementara ia merangkap menjadi wartawan tentunya bertentangan dengan PP No.53 Tahun 2010 itu.

Pasalnya,disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin, ” tulis PP tersebut
T
erkait adanya tindakan blunder Ketua dan Sekretaris BW Luak Limopuluah, Marjohan yang telah dimintakan tanggapan melalui pesan di WhatsApp pribadi, hingga berita ini terkesan bungkam. Sumbar Auditpos.net

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *