Tiga LSM Bakal Lapor ke KPK, Anggota Dewan Main Proyek

 

Pasaman.Ovumnews.com–Tiga LSM, yakni, Ampera Indonesia, JITU dan GNPK-RI, akan melaporkan sejumlah anggota Dewan Pasaman dan Provinsi ke KPK, karena diduga terlibat permainan proyek yang bersumber dari APBD Perubahan.

Maraknya, para anggota dewan main proyek selama ini, mulai dari anggota DPR-RI, anggota DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, yang khususnya anggaran bersumber dari APBD dan APBN. Biasanya, bermula dari pembahasan dan pengesahan anggaran, yang ujung ujungnya menerima suap (Gratifikasi). Modusnya, ada yang menerima fee (suap) dari kontraktor yang akan mendapatkan proyek dimaksud, dan ada juga mengerjakannya sendiri atau keluarganya, dengan memakai perusahaan orang lain.

Hasil temuan beberapa LSM, diketahui sejumlah anggota Dewan Pasaman, terutama bagian anggaran (Banggar) akan main sejumlah proyek, serta anggota Dewan provinsi Sumbar asal Pasaman.

Dari catatan wartawan dilapangan, diketahui dari dinas PU, Dikjar dan Dinas Pertanian Pasaman, untuk proyek PL (Penunjukan Langsung) di anggaran perubahan tahun 2016 ini, pada tiga dinas tersebut, sudah diperuntukan buat 19 anggota Banggar DPRD Pasaman.

Hal itu, berupa hasil negoisasi antara pihak eksekutif (Pemkab Pasaman) dengan pihak Legislatif (DPRD Pasaman). Dan guna kelancaran dalam pembahasan dan pengesahan APBD Perubahan 2016 dan APBD 2017, seluruh anggota Banggar diberikan fasilitas, berupa proyek PL.

Kepala Dinas PU Pasaman, Ilwilda di kantornya, ketika dikonfirmasikan wartawan akui hal tersebut . Dan ia mengakuinya, bahwa dari intruksi bupati, khusus untuk 19 anggota Banggar DPRD Pasaman, diberikan 19 paket PL yang telah dianggarkan di dinasnya pada APBD Perubahan tahun ini.

Maklum lah pak.bila tidak dikasi proyek PL..kan dipersulit dalam pembahasan anggaran nantinya,” ungkap Kadis PU yang akrab disapa Pak Wil. Susahnya kini, bukan yang 19 anggota Banggar aja, anggota lainnya juga minta. Padahal, kesepakatan yang disampaikan bupati, hanya 19 anggota Banggar yang diberikan PL, tambahnya.

Sementara, proyek PL (Penunjukan Langsung) yang berasal dari anggaran APBD Provinsi Sumbar, lanjut Ilwilda, ada 21 paket, yang dikelola bidang Cipta Karya PU Pasaman. Namun, tetap saja anggota Dewan provinsi asal pasaman yang mengatur siapa kontraktor yang akan ia kasi. Diantara yang 21 paket PL itu, 9 paket jatah untuk Zusmawati, dari partai Hanura. Dan sisanya, 9 paket lagi untuk Sabar AS, dari partai Demokrat, 3 paket untuk Burhanuddin Pasaribu, dari partai PKB, dan 3 paket lagi buat Muzli,M.Noer dari PAN.

Padahal, Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Direktur PP LHKPN KPK, Hery Nurudin, telah mengingatkan agar para anggota DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, dilarang main proyek. Karena sesuai UU nomor 27 tahun 2009, anggota Dewan main proyek, apapun dalihnya. Bagi masyarakat yang mengetahuinya, segera laporkan ke KPK, ujar Hery.

Dilain tempat, Zusmawati via ponselnya kepada wartawan, mengakui ada 9 paket jatahnya, dan jatahnya itu yang mengatur adiknya. “Sudah habis dibagikan adik saya, kalau mau untuk tahun 2017 lagi’, ujarnya menawarkan. Sementara, Sekretaris DPC Hanura Pasaman, Leon Fitra Irfan,ST, menyebutkan, bahwa ia pernah ditawarkan Zusmawati proyek PL, namun dia menanyakan fee untuknya. Lalu, karena fee terlalu besar, Leon menolak PL tersebut.

Sementara, Kepala Dikjar Pasaman, Khairil, ketika dihubungi media lewat ponselnya, mengakui sejumlah proyek PL di dinasnya untuk anggaran perubahan ini, telah diperuntukan jatah untuk 19 anggota Banggar DPRD Pasaman.

Karena, pada awal pembagian proyek PL sebelumnya, tak banyak anggota dewan yang dapat.”Sebelumnya, mereka belum dapat proyek PL, kini biarlah jatah mereka lagi,”tutur Khairil yang mengaku masih di Duo Koto. Apalagi, ini sudah kesepakatan dan petunjuk bupati, agar pengesahan anggaran perubahan mulus, tambahnya sembari tertawa geli.

Ketua LSM Tipikor Pasaman, Oyon Hendri, menyebutkan, bahwa hasil pantauan dan informasi yang didapatnya, anggota Dewan Pasaman yang bermain proyek, yakni, Marinas, Slamet, Eri Supriadi, Sarjan dan Oyong Mardinal.

Dan yang nyata dan mengakui, adalah Marinas.Sebab, ketika ia memantau proyek pembuatan Garase Kantor DPRD Pasaman, yang dikerjakan CV.Intan Sembilan, terlihat Marinas langsung mengawasi pekerjaan tersebut. Ketika ditanya,”Ini proyek siapa ?” tanya Oyon ketika itu. “proyek den ba a tu ?” jawab Marinas dengan nada tinggi. Ooo ya…ya iyalah, balas Oyon sembari memperhatikan pekerjaan itu.

Hal yang sama juga dikatakan Surya Darma, Koordinator GNPK-RI Pasaman. Menurutnya, telah memantau aktifitas anggota dewan pasaman, yang akan mendapatkan proyek PL pada anggaran perubahan 2016 ini. Biasanya, mereka memakai perusahaan rekanan lain, dan hanya menerima fee sebesar 10 % dari nilai kontrak. Dan ada juga, langsung mereka yang mengerjakan,tapi tetap memakai perusahaan rekanan. Bila sudah lengkap datanya, baru dilaporkan ke KPK secara tertulis, ungkap Surya Darma.

Begitu juga yang dikatakan Sulaiman Siregar, Ketua LSM JITU Pasaman. Ia menyayangkan bila banyak anggota dewan ikut bermain proyek. Sebab, sebagai pihak Legislatif, yang seharusnya mengawasi perjalanan anggaran, khususnya yang bersumber dari APBD Pasaman, justru mengambil kesempatan pada anggaran, yang diperuntukan untuk proyek insfrastruktur. Makanya, kini kami sedang mengumpulkan bukti bukti, dan seterusnya akan melaporkannya ke KPK, bila sudah lengkap, ujar Sulaiman.

Sedangkan, Hery Nurudin, Direktur PP LHKPN KPK, setiap melakukan klarifikasi harta kekayaan sejumlah pejabat di daerah, selalu menyampaikan dan mengingatkan anggota dewan ( DPRD provinsi, Kabupaten dan Kota ), agar jangan lagi main proyek.” Cukuplah yang lalu lalu, dewan harus fokus mengurus rakyat dan daerahnya,”tegasnya.Dan jika oknum dewan masih tetap saja tidak jera main proyek, maka siap siap tindakan yang dilakukan Tim KPK terhadap mereka itu.

Sebab, lanjut Hery Nurdin, fasilitas yang diterima anggota dewan tersebut, baik berupa barang, uang maupun proyek, dapat dikategori “Gratifikasi” dan masuk dalam undang undang Tipikor no.31 tahun 1999 jo uu no.20 tahun 2001.

Yang dimaksud dengan “Gratifikasi” dalam undang undang ini, adalah pemberian dalam arti luas, yakni, meliputi pemberian uang, barang, discon, paket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma Cuma dan fasilitas lainnya, seperti proyek, jelasnya.

Sementara Ketua DPRD Pasaman, Yasri Roland, dikonfirmasikan , soal adanya informasi tentang kompromi pihak Eksekutif (Pemkab Pasaman) dengan pihak Legislatif (DPRD Pasaman), dalam pembahasan dan pengesahan APBD Perubahan 2016 dan APBD 2017, berbuah proyek PL (Penunjukan Langsung) sebagai maharnya, lansung membantah.

Kalaupun ada anggota dewan pasaman yang main proyek, itu hanyalah oknum bukan lembaga, jelas Yasri yang akrab disapa Udo. Apalagi, anggaran perubahan belum disahkan, tentu belum bisa dibuktikan. Namun, bila memang terbukti nantinya, silakan laporkan kepada pihak yang berwajib, tegasnya.

Nah, sementara Edwar Bendang, Ketua LSM Ampera, berharap laporannya nanti ke KPK, betul betul ditindaklanjuti,sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi KPK sampai ke daerah daerah. Apalagi, selama ini banyak pengamat hukum menilai, penyidik KPK kurang mampu mengungkap kasus dugaan korupsi, kecuali tertangkap tangan dalam Operasi Tangkap Tangan.

Sementara, berharap pihak Kepolisian dan Kejaksaan setempat, untuk mengungkap kasus dugaan korupsi pada proyek, diragukan. Sebab, banyak oknum oknum yang ikut main proyek pemerintah tersebut, jelas Edwar.( Ei)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *