Wabub Lima Puluh Kota Ferizal Ridwan, Gugat Bupati Arbi Ke PTUN

 

AuditposKepri .Limapuluh Kota. –Keseriusan perseteruan antara Bupati dan Wakil Bupati Limapuluh Kota selama ini ditutup- tutupi. Bau busuk itu akhirnya meledak.
Kondisi miris tersebut terjadi akibat adanya pemangkasan kewenangan sebagai wakil bupati. Ferizal Ridwan akhirnya menggugat Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi ke PTUN.

“Ya, saya sudah menunjuk kuasa hukum, Boy London. Insya Allah ada beberapa upaya hukum yang akan saya tempuh” ujar Ferizal Ridwan ketika dihubungi wartawan, Rabu malam (01/11.

Ferizal menambahkan gugatan tersebut terkait pengkebirian wewenangnya sebagai wakil bupati. Khususnya ada Peraturan Bupati No. 31 tahun 2016 yang menyatakan pejabat negara itu adalah Bupati Limapuluh Kota.

Dipaparkan. “Sedangkan wakil bupati bukan pejabat negara. Ini berakibat beberapa hak dan kewenangan protokoler saya menjadi tidak ada. Saya diposisikan sebagai non- PNS.Yang kedua, kewenangan wakil bupati dibawah Sekda dan Asisten,” ujar Ferizal.

Ferizal akan memulai proses penggugatan melalui pengacara Jumat besok (03/11). Hari Rabu (08/11) gugatan ke PTUN sekaligus Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi.

Sebelumnya Ferizal selaku wakil bupati telah mengrimkan nota dinas kemarin (31/11) kepada bupati yang berisi keberatan dan masukan tentang pemangkasan wewenangnya sebagai pejabat negara.“Juga saya tembusan ke DPRD dan Gubernur Sumbar,” ujarnya.

Dilain pihak, Ketua DPRD Kab. Lima Puluh Kota, Safaruddin, di hubungi sumbar.auditpos.com sehubungan tidak ditanggapi tembusan atas keberatan dan masukan tentang pemangkasan wewenang wabup selaku pejabat negara itu, terkesan bungkam.

Sementara, dimata praktisi hukum, Ady Surya, SH kepada sumbar.auditpos.com paparkan meskipun sikap Ferizal Ridwan itu syah secara hukum, tapi tidak elok sebagai wakil bupati melakukannya. Pasalnya bupati dan wakil bupati merupakan satu kesatuan atau satu paket, demikian ungkap Ady.

Menurut mantan Ketua LBH Padang itu, DPRD dalam hal ini harus puna sikap Ketata Negaraan. Jika tidak mau kehilangan wibawa lembaga Legislatif tersebut sudah saatnya segerakan lakukan Hak Angket atau Hak Interpelasi, desak pria kalem itu. (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *