Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah Presiden Tak Umumkan Kabinet Sebelum Jawab Surat yang Masuk

 

Jakarta,Ovumnews.Com–Presiden Joko widodo mengirim surat kepada DPR terkait perubahan dan penggabungan nomenklatur kementerian. Surat yang dikirim pada Rabu (22/10) itu meminta pertimbangan DPR atas susunan kabinetnya.
Sebagaimana diketahui perubahan dan penggabungan nomenklatur kementerian tersebut adalah Menteri PU dan Menteri Perumahan Rakyat menjadi Menteri PU dan Perumahan Rakyat, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menjadi Menteri Pariwisata, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menjadi dua, yaitu Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah serta Menteri Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi.
Menteri Kehutanan dan Menteri Lingkungan Hidup menjadi satu kementerian yakni Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kementerian PDT dilebur menjadi dua kementerian, yaitu Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Desa dan Kementerian Daerah Tertinggal serta Menko Kesejahteraan Rakyat berubah menjadi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Menyikapi surat presiden tersebut, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah kepada wartawan di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Kamis (23/10) mengemukakan, sifat rekomendasi yang diminta Presiden Jokowi kepada DPR bisa diminta atau tidak. Tapi saat ini presiden sudah meminta kepada DPR.
Kata Fahri, secara etika Presiden Joko Widodo akan mengumumkan kabinetnya setelah DPR mengeluarkan pertimbangan yang sebelumnya telah diminta presiden.
“Rabu malam saya kaget juga ada informasi presiden ingin mengumumkan kabinet sementara presiden telah mengirimkan surat atau minta pertimbangan kepada DPR,” ujar Fahri.
Fahri meyakini pengumuman kabinet Jokowi-JK tidak akan dilakukan sebelum DPR menjawab surat presiden yang telah masuk ke pimpinan DPR.
“Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, DPR memiliki waktu tujuh hari untuk menjawab surat yang masuk itu, Ratlis

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *