Jakarta

DirekturJenderal Bina Marga Arie Setiadi Moerwanto,Pekerjaan Perbaikan Jalan Dihentikan H-10 hingga H+10 Lebaran

Pekerjaan Perbaikan Jalan

 Jakarta,Ovumnews.com–Kesiapan infrastruktur jalan baik jalan tol dan non tol dalam menghadapi arus mudik tahun 2018 lebih baik dari tahun 2017. Tingkat kemantapan jalan nasional yang menjadi jalur mudik mencapai 90%. Di Pulau Jawa, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

Calon Komisioner dan Deputi Komisioner BP Tapera Segera Diusulkan Kepada Presiden

Calon Komisioner dan Deputi Komisioner BP 3

 Jakarta,Ovumnews.com–Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) akan segera menetapkan calon komisioner dan calon deputi komisioner Badan Pengelola (BP) Tapera untuk diusulkan kepada Presiden Joko Widodo. Komite Tapera terdiri dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Keuangan Sri Mulyani,

Pemudik Lebaran 2018 Diminta Hati-Hati Jalan Tol Semakin Panjang

emudik Lebaran 2018 Diminta Hati-Hati Jalan Tol Semakin Panjang 2

 Jakarta .Ovumnews.com– Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) optimis infrastruktur jalan dalam melayani arus mudik tahun 2018 lebih baik dari tahun 2017. Jalan nasional yang menjadi jalur mudik kondisinya cukup baik dengan tingkat kemantapan 90 persen. Selain itu untuk

Pembangunan Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia Wujud Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

 Jakarta.Ovumnews.com–Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyampaikan ada dua fokus utama Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla yakni pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia Indonesia. Hal tersebut bertujuan untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,

Hukuman Menunggu! Inilah 6 Bentuk Ujaran Kebencian Terlarang bagi PNS! Nomor 6 Jangan Remehkan!

hukum kebencian korpri

 Jakarta.Ovumnews.com–Badan Kepegawaian Negara (BKN) baru saja merilis enam bentuk ujaran kebencian yang tergolong sebagai pelanggaran disiplin bagi Aparatur Sipi Negara (ASN). Hal ini dilakukan sebagai tanggapan maraknya pengaduan masyarakat mengenai ASN yang terbukti melakukan penyebarluasan ujaran kebencian. Berikut adalah enam

Kementerian PUPR Adakan Uji Sertifikasi 3.000 Pekerja Konstruksi

 Jakarta.Ovumnews.com– Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Ditjen Bina Konstruksi kembali menyelenggarakan sertifikasi pekerja konstruksi tingkat terampil yang diikuti sebanyak 3.896 peserta. Pekerja konstruksi yang mengikuti sertifikasi adalah tukang, mandor, drafter, surveyor, pelaksana dan pengawas yang bekerja pada

Kementerian PUPR Sebelum Operasi, 7 Ruas Tol Dilakukan Evaluasi Laik Fungi

 Jakarta-Ovumnews.com–Tujuh ruas tol ditargetkan beroperasi pada bulan Mei 2018 ini. Untuk itu akan dilakukan uji laik fungsi oleh tim evaluasi yang terdiri dari unsur Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, dan orps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia. Tujuh ruas tol yang akan

Kementerian PUPR Kirim Berbagai Perlengkapan Untuk Kebutuhan Pengunsi Gempa Banjarnegara

 Jakarta.Ovumnews.com–Pasca gempa berkekuatan 4,4 skala Richter terjadi di Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Rabu 18 April 2018 sekitar pukul 13.28 WIB, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mengirimkan Tim ke lapangan dan berbagai perlengkapan untuk memenuhi kebutuhan

Tanah Sehat Bawa Keuntungan Lebih Tinggi Untuk Para Petani

 Kebudayaan kuno membajak tanahnya hingga ditelan zaman, dan pertanian modern berisiko mengulanginya kembali, ujar geologis David Montgomery. Dalam bukunya yang baru, Montgomery mengatakan semakin banyak petani mengadopsi teknik-teknik yang dapat menyelamatkan lahan pertanian mereka dari kerusakan perlahan akibat erosi. Dalam

Novanto Dan Kasus Dugaan Korupsi E.KTP

Setya Novanto 1

 Jakarta.Ovumnews.com–-Ketua DPR Setya Novanto diperiksa KPK Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Jumat (14/7/2017). Setya Novanto diperiksa sebagai saksi untuk kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik ( e-KTP Namun KPK menetapkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat