Padang Pariaman

Peran Ahli Pers berdasarkan UU Pers Terhadap Kriminalisasi Jurnalis

 Kepri Batam.Ovumnews.com–Kasus kriminalisasi bahkan ancaman penjara terhadap wartawan masih menjadi momok dan mengancam kemerdekaan pers di Indonesia. Pasal-pasal seperti pencemaran nama masih digunakan untuk menjerat wartawan. Misalnya saja Pasal 310 Ayat (1): Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik

Kementerian PUPR Berikan Dukungan Infrastruktur Air Bersih dan Sanitasi Masjid Sumatera Barat

Kementerian PUPR Berikan Dukungan Infrastruktur Air Bersih dan Sanitasi Masjid Sumatera Barat 1

 Jakarta .Ovumnews.com–Untuk mendukung kualitas ibadah umat muslim, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan peningkatan kualitas prasarana dan sarana air dan sanitasi di enam masjid yang tersebar di beberapa Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Barat. Enam masjid itu adalah Masjid

Korupsi Gaya Baru , Proyek Jalan Nasional II Sumatera Barat APBN TA 2017 Milik Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Sarat Dengan KKN

 Kepres,Pepres Dalam Pengadaan   Barang dan Jasa Semua Perobahan Tidak Berlaku Dalam Proses Pengadaan Pengadaan Barang Jasa, Di Kepala Balai Jalan Nasional II Sumatra Barat. Sumbar.Padang.Ovumnews.Com. Ir.Suparman,-SH, M.Si,MH. seorang tokoh anti korupsi, yang juga pernah mengikuti seleksi di KPK.dan selalu meneriakkan

Proyek BWSS 23 Milyar Terancam Amburuk

kondisi proyek dilapangan 111

  Harga Satuan Pasangan Batu Rehab Irigasi Anai Dinilai Tak Wajar Yang Dikerjakan PT.WKS. Ovumnews.Com–.Padang Pariaman- Demi kejar keuntungan berlipat, PT. Wijaya Karya Semesta – PT Indobangun Grup (JO) tekan harga ke subkon dengan nilai yang tak wajar. Hal tersebut

Dugaan Penyimpangan Tender Proyek Pembangunan Jalan 4 Ruas Padang Pariaman

 Lelang Proyek di Dinas PU Padang Pariaman Masuk Ranah Hukum, Bupati Ali Mukhni Bungkam Padang Pariaman.Ovumnews.com– Yang mana diberitakan media News Indonesia edisi sebelumnya , Bupati Ali Mukhni berjanji akan segera mencari informasi ke panitia lelang dan dinas PU tentang

Perantau Liko Pertanyakan Penerapan Susunan Plat Mobnas Pejabat di Sumbar

plat me``rah pejabat ovumnews1 1

 Limapuluhkota.Ovumnews.Com–Sejumlah tokoh perantau Kabupaten Limapululuh Kota mempertanyakan penerapan pembaruan nomor plat kendaraan dinas pejabat daerah dan provinsi di Sumatera Barat. Hal ini menjadi perhatian, mengingat belum diterapkannya Peraturan Kapolri (Perkap) No 5 Tahun 2012, tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

Izin AMP Kyeryong – Yala Diragukan Masyarakat Pertanyakan Sumber Material Batu Pecah Jalan Bypass Padang

 Padang Pariaman .Ovumnews.com—Terkait perusahaan pengolahan material untuk bangunan terutama AMP Kyeryong yang berada di jalan Raya padang pariaman tersebut masyarakat pertanyakan sumber dari materialnya diambil yang dijadikan material batu split yang digunakan oleh Kyeryong –Yala untuk melaksanakan proyek jalan Bypass

Hancur Jalan Nasional Dua Bulan Siap Dikerjakan Milik Dinas Prasjal dan Tarkim Sumbar Jalan Kubu Kerambil-Batusangkar (P.035 Pelaksana .PT.Arpex Primadhamor.

  Padang.Pariangan.Ovumnes.com. Begilah bentuk hasil pekerjaan PT.ARPEX PRIMADHAMOR dalam pelaksanaan pelebaran jalan dan pengaspalan ruas jalan menuju Batusangakar tepatnya di Lipek Pageh Kelok Pauh Pariangan Biaro Sebelum Simabur dari Kota padang Panjang.milik Dinas Prasarana Jalan,Tata Ruang dan Permukiman Prov. Sumbar

PT. Statika Mitrasarana Selalu Jaga Mutu dan Kualitas

 Padang.Ovumnews.com. Komitmen Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam peningkatan infrastruktur jalan mendapat apresiasi dari berbagai kalangan masyarakat. Pasalnya, hampir setiap tahun Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Pekerjaan Umum mengalokasikan anggaran pembangunan jalan demi kelancaran transportasi masyarakat. Bahkan, tak tanggung- tanggung,

Dugaan Korupsi Pemeliharaan Kendaraan Dinas di Setda Kota Pariaman Kajari Tetapkan Kabag Umum Sebagai Tersangka

 Pariaman,Ovumnews.com–Dugaan korupsi seakan merajalela di tanah air, meski telah ada aturan tentang pemberantasan korupsi yakni Undang- Undang No 31 Tahun 1999 dan perubahannya Undang- Undang No. 20 tahun 2001 seakan tak menghambat langkah para pelaku dugaan korupsi. Kini satu persatu